Jombang, restorasihukum.com – Terkait dengan jumlah kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) di Kota Santri yang dirilis ke publik, Pemkab Jombang diduga telah melakukan kebohongan publik.
Dimana Jumlah korban versi pemerintah, lebih kecil dibanding hasil penelusuran Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem) Jombang.
Waras Zainudin, Divisi Advokasi Repdem Jombang, Minggu, mengatakan, “Kita siap adu data. Jumlah penderita DBD di wilayah Jombang yang dirilis Pemkab tidak sesuai fakta. Ini namanya pembohongan publik. Pemkab terkesan menutup-nutupi data jumlah sebenarnya agar tidak disebut sebagai daerah dengan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Waras menambahkan bahawa data yang dibeber ke publik tersebut sarat kejanggalan. Itu diketahui setelah pihaknya melakukan pencocokan data dari sejumlah rumah sakit di Jombang dengan data yang dirilis Pemkab melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang. Hasilnya, data penderita DBD di Jombang yang sebenarnya lebih tinggi daripada yang diungkap ke publik oleh Pemkab.
Diketahui dalam kurun waktu 1 Januari hingga 8 Februari jumlah penderita DBD di Jombang sebenarnya lebih dari 200 orang. Sedangkan versi Pemkab Jombang, dalam kurun waktu tersebut jumlah DBD hanya 166 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia 4 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 4 kasus dibanding tiga hari sebeumnya.
Dengan nada kesal Zainudin mengatakan, “Jumlah korban yang meninggal akibat DBD hingga saat ini sebenarnya lebih dari enam orang. Kita sudah mencocokkan data penelusuran Repdem yang merupakan hasil sampling dari beberapa rumah sakit. Kita cocokkan dengan data Dinkes, ternyata data kita tidak masuk kategori di Dinas”.
Pada 12 Januari, terdapat 30 kasus DBD dengan korban meninggal dunia 1 orang dan pada 21 Januari, terdapat 110 kasus, dimana 4 orang diantaranya meninggal dunia karena DBD, dan berdasarkan data perkembangan DBD di Jombang dalam kurun waktu 1 Januari hingga 8 Februari 2015, jumlah penderita DBD terus mengalami peningkatan. D Tercatat sebanyak 123 kasus dengan 4 korban meninggal dan pada 27 Januari, terdapat 136 kasus DBD dengan kematian masih sama, yakni 4 orang.
Pada penghujung Januari tahun ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang melansir data korban DBD sebanyak 144 orang dan 4 orang diantaranya meninggal dunia. Memasuki bulan Februari, tepatnya tanggal 8, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menyebutkan jumlah korban DBD sebanyak 166 orang dengan jumlah korban meninggal 4 orang.
Sementara itu, Kepala Dinakes Jombang, dr. Heri Wibowo,mengatakan, “Sampai hari ini jumlah korban DBD 166 orang, yang meninggal 4 orang. Korban meninggal belum bertambah”.
Ia menyebutkan bahwa, pada hari yang sama RSUD Jombang, jumlah pasien DBD yang dirawat di RSUD Jombang selama Januari hingga 8 Februari 162 orang dan korban meninggal 4 orang.
Pada 4 Februari malam, seorang balita berusia 7 bulan atasnama Fahri Zafran Anindito, meninggal akibat serangan DBD saat menjalani perawatan di RSUD Jombang. Hal ini juga sekaligus menampik bertambahnya jumlah korban meninggal dunia akibat DBD pada 4 Februari lalu.
Istiqomah, ibu Fahri korban yang meninggal karena DBD, mengatakan, “Berdasarkan diagnosa, anak saya meninggal karena penyakit DBD. Malam itu masih panas, terus minggu dinihari dibawa ke RS Muslimat. Terus dicek darah katanya negatif. Habis itu hari senin dicek lagi, hasilnya positif. Hari rabu kondisi memburuk terus dibawa ke RSUD ke ICU central,” tutur Istiqomah, ibu Fahri korban yang meninggal karena DBD.
Sementara itu Slamet, orang tua Vaninda, sembari menunjukkan surat keterangan kematian dari RSUD Jombang. Satu lagi korban meninggal yang tidak tercatat dalam data Dinkes yang meninggal pada 27 Januari saat menjalani perawatan di RSUD Jombang. Dia adalah Vaninda, bocah berusia 3 tahun asal Desa Sengon, Jombang Kota
Berdasarkan data-data tersebut semakin jelas bahwa Pemkab Jombang telah membeber data fiktif terkait DBD. Hal ini menunjukkan kegagalan bupati dalam menangani DBD. Pemkab Jombang telah melakukan kebohongan publik. Rela mengorbankan rakyat hanya demi menolak status KLB.(Smb)
