Jakarta, restorasihukum.com – Kejaksaan Republik Indonesia bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) secara resmi menandatangani kesepakatan bersam terkait pengalihan tanggung jawab pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Penyerahan tahap pertama dilakukan pada Selasa, 30 April 2025, bertempat di Aula Rupbasan Jakarta Timur.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi kedua institusi, di antaranya Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Pembinaan) Bambang Sugeng Rukmono, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep N. Mulyana (JAM-Pidum), Kepala Badan Pemulihan Aset Amir Yanto, serta Sekretaris Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia, bersama jajaran dari Sekretariat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis DKI Jakarta.
Dalam sambutannya, JAM-Pembinaan menyampaikan bahwa pengalihan pengelolaan Rupbasan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024, khususnya Pasal 76, yang mengatur pemindahan fungsi pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara dari Ditjen Pemasyarakatan kepada Kejaksaan RI melalui unit pemulihan aset.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini menunjukkan komitmen politik Presiden dalam memperkuat sistem hukum pidana nasional, mempercepat pemulihan aset, serta mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset dan revisi KUHAP.
Bambang Sugeng juga menekankan pentingnya pengelolaan benda sitaan sebagai bagian penting dari proses hukum pidana. Barang sitaan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tapi juga menjadi alat bukti (instrumenta delicti) maupun hasil tindak pidana (corpora delicti). Dalam konteks kerja sama internasional seperti bantuan hukum timbal balik (MLA), pengelolaan barang sitaan yang tertib dan akuntabel sangat penting.
Sebagai pemegang kendali proses penuntutan (dominus litis), jaksa berperan penting dalam menjaga keamanan dan nilai pembuktian dari barang bukti hingga tahap eksekusi putusan pengadilan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pengelolaan Rupbasan harus menjamin keutuhan nilai bukti dan ekonominya.
Pengalihan tahap pertama ini akan menjadi proyek percontohan yang dilanjutkan dengan tahap kedua di seluruh Indonesia dalam waktu 30 hari ke depan. Targetnya, proses pengalihan ini dapat tuntas dalam kurun waktu maksimal satu tahun sejak Perpres diterbitkan.
JAM-Pembinaan juga menyambut para pegawai Rupbasan yang kini menjadi bagian dari Kejaksaan. Ia mengajak mereka untuk segera menyesuaikan diri dengan budaya kerja Kejaksaan dan ikut mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Lebih lanjut, ia mendorong agar pengelolaan Rupbasan ke depan terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja modern, manajemen proses bisnis, serta SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) demi menciptakan layanan publik yang transparan dan adil.
Menutup sambutannya, Bambang berharap bahwa momentum ini menjadi tonggak penting dalam reformasi pengelolaan aset hasil kejahatan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. (Red)
