Lumajang, restorasihukum.com – Terkait dengan Program Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Pasirian, Komisi B DPRD Lumajang menemukan ganjalan di Laporan Pertanggung jawaban dan pelaksaan APBD 2014.
Seperti yang dikatakan, Ketua Komisi B DPRD, Solikin bahwa, saat dirinya melakukan kunjungan dan mendapat temuan di LPJ Bupati di Dinas Pertanian tidak berjalan dengan benar sesuai dokumen kontrak. “Jadi tidak sesuaui bestek atau RAB,” paparnya.
Menurut Solikin, yang juga politisi PDIP Lumajang, ada dua JUT yang ditemukan Komisi B yakni di Desa/Kecamatan Pasirian dengan nilai kontrak Rp. 89.490.000 oleh CV Fortuna dan JUT di Desa Bades Kecamatan Pasirian dengan nilai kontrak Rp. 161.420.000 yang dilaksanakan CV. Bina Remaja dalam pengerjaannya tidak sesuai.
Solikin juga menyayangkan dengan adanya proyek yang tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tidak secara benar tersebut.
Untuk itu dalam hal ini, komisi B berharap ada sanksi pada 2 rekanan itu agar, dalam penyelenggaraan proyek tidak diikutkan.
Selain itu Komisi B juga meminta Bupati agar memperhatikan temuan ini, meski Lumajang mendapat WDP.
