Surakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan peran strategis Dinas Kesehatan dalam mendukung berbagai program penting, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan tuberkulosis (TBC), stunting, hingga pengendalian tembakau. Menurutnya, aspek kesehatan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai status negara maju di masa depan.
“Negara maju in 20 years time. Dan tidak mungkin mencapai itu apabila banyak PR terkait dengan faktor manusia [termasuk kesehatan] tidak selesai,” ujar Bima dalam acara Pelatihan dan Lokakarya (Pentaloka) Nasional Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) yang digelar di Hotel Lorin Dwangsa Solo, Jawa Tengah, Selasa (21/10/2025).
Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Bima mengajak seluruh Kepala Dinas Kesehatan agar bersama-sama mengawal program MBG. Ia yakin program ini tidak hanya akan berdampak positif pada kesehatan anak-anak, tapi juga membangun ekosistem ekonomi baru di tingkat masyarakat.
“Jadi ke depan kita perbaiki sama-sama. Intinya makan bergizi ini bukan saja harus berdampak secara kesehatan untuk anak-anak ya, tetapi juga ada ekosistem yang dibangun untuk menyehatkan warga,” jelasnya.
Mengenai penanganan TBC, Bima mengungkapkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat tertinggi kasus tuberkulosis. Namun, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya, seperti kolaborasi dengan pemangku kepentingan, tracing, dan screening guna meminimalisir penyebaran penyakit ini.
“Sudah ada protapnya (prosedur tetap), intervensinya seperti apa, baik yang positif atau negatif, screening. Saya hanya menggarisbawahi sekali lagi bahwa tolong para kepala daerah diingatkan betul,” tegasnya.
Selain itu, Bima juga mengangkat isu stunting yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait keakuratan data di lapangan. Ia menilai banyak metode survei yang masih kurang tepat dan berharap petugas kesehatan dapat turun langsung untuk memperbaiki data tersebut.
“Nah stunting ini memang persoalan utamanya adalah data tadi. Karena kadang metode surveinya tidak pas, hanya mengandalkan laporan dari teman-teman di wilayah, lurah, camat berdasarkan survei fisik,” ujarnya.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Bima mendorong kepala daerah untuk membangun sinergi dengan pihak swasta dan perguruan tinggi. Ia menyarankan pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai salah satu strategi intervensi guna menekan angka stunting.
“Saya kira kampus-kampus bisa berkolaborasi untuk data, [kemudian] forum CSR bisa berkolaborasi juga untuk intervensi yang dilakukan untuk stunting ini,” tambahnya.
Dalam hal pengendalian tembakau, Bima mengimbau pemerintah daerah untuk berkomitmen menjaga generasi muda dari bahaya rokok yang merusak kesehatan.
“Tolong kuatkan iman Bapak-Ibu semua tidak digoda oleh sponsor-sponsor yang akan merusak generasi muda kita dengan ancaman tobacco,” pungkasnya.
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Adinkes M. Subuh, Director for Tobacco Control Asia Pacific Vital Strategies Singapore, Tara Singh Bam, Kepala Dinas Kesehatan se-Indonesia, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.(Red)
