Lamongan Restorasihukum.com- Salah satu program pemerintah untuk pelaksanaan Program Nasional (Prona), dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lamongan Sarat penyimpangan 2400 bidang yang mendapatkan bantuan Penyertifikatan masal secara gratis, Telah di salah gunakan oleh perangkat Desa.
Menurut keterangan pelaksana program prona Staf BPN Eka Feri menjelaskan.’’ Untuk program prona pada tahun 2014 ini jatuh pada Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Dengan total 2400 bidang tanah, Dan program prona dari BPN lamongan ini tampa ada pungutan biaya sama sekali Sesuai Program pemerintah ”Ungkap Eka Fery” selaku Kabid prona kepada media Restorasihukum.com di kantor BPN Lamongan, Eka juga menjelaskan ‘’ bahwa pengukuran bidang tanah yang pelaksanaan di serakan kepada rekanan BPN telah di lakukan Karena terbatasnya pegawai BPN Lamongan.
Sedangkan penjelassan dari beberapa masyarakat sendiri menyampaikan,’’ Pelaksanaan pengukuran bidang tanah di Desa kami di kenakan biaya fariatif mas, ada Rp 450.000 sampai Rp 1.200.000 belum lagi kami di kenakan untuk perskot pengukuran bidang tanah yang di lakukan oleh orang BPN Lamongan mas, Berapa biaya yang harus kami berikan sedangakn informasinya bahwa program prona dari BPN ‘’GRATIS’’ ini jadi dilema buat kami tidak adanya penjelassan oleh pihak BPN Lamongan’’ ungkap warga yang enggan menyebutkan namanya kepada Media Restorasi Hukum.com
Sangat di sesalkan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dengan adanya penyalagunaan program pemerintah tentang Prona, bahwa sebenarnya program prona di peruntukkan oleh masyarakat secara gratis kecuali materai dan patok. (Red)
- Advertisement -
