Jakarta, restorasihukum.com – Untuk membangun lembaga peradilan yang bersih dan dipercaya publik, proses perbaikan harus dimulai dari internal pengadilan. Hal ini melibatkan pembenahan menyeluruh, mulai dari proses rekrutmen pimpinan dan pegawai, penempatan, pembinaan, hingga pelatihan, yang seluruhnya harus dilaksanakan secara transparan, adil, dan berbasis integritas serta kompetensi.
Integritas dan kompetensi tidak bisa dipisahkan. Integritas tanpa kompetensi justru bisa berujung pada kinerja yang tidak efektif. Seseorang mungkin jujur dan memiliki prinsip kuat, tetapi bila tidak memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan, maka kinerjanya dapat menjadi beban. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan beriringan agar integritas benar-benar dapat diterapkan secara nyata dan berdampak positif.
Integritas dan kompetensi juga tidak hadir dengan sendirinya. Keduanya dibentuk melalui sistem administrasi yang transparan, akuntabel, efisien, dan mudah diakses. Sistem ini pun harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang kuat, yang hanya bisa terlaksana jika ketua pengadilan memiliki kapasitas dan moralitas yang tinggi.
Ketua pengadilan berperan sebagai panutan di lingkungan kerja. Konsistensi antara ucapan dan tindakannya menjadi penentu utama kepercayaan bawahan. Ketika seorang ketua tidak mencerminkan integritas melalui perilaku sehari-harinya, maka akan timbul keraguan dari para pegawainya.
Hal ini sejalan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali dalam karyanya Al Tibr Al Masbuk Fi Nashihah Al Muluk, bahwa perilaku masyarakat mencerminkan perilaku pemimpinnya. Jika pemimpin bertindak buruk, rakyat cenderung meniru. Sebaliknya, pemimpin yang baik akan mendorong masyarakat untuk berperilaku baik pula.
Namun, selain berintegritas, seorang ketua pengadilan juga harus memahami dengan baik peran dan tanggung jawabnya, sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti UU Peradilan Umum, Perma No. 7 Tahun 2015, dan SEMA No. 2 Tahun 1988. Tugas-tugas tersebut mencakup perencanaan program kerja, pengelolaan administrasi perkara, dan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan.
Dalam menjalankan tugasnya, ketua pengadilan juga harus memiliki kemampuan untuk merancang program-program kerja yang efektif guna mendukung kelancaran layanan peradilan, menyelesaikan perkara secara adil, dan mengelola administrasi pengadilan dengan baik. Semua ini tentunya memerlukan dukungan anggaran yang memadai, yang bersumber dari DIPA. Oleh karena itu, ketua pengadilan juga perlu dibekali pelatihan pengelolaan anggaran sebelum mulai menjalankan tugas.
Saat ini Mahkamah Agung dan Badilum telah merancang berbagai program unggulan yang mengedepankan integritas, efisiensi layanan, peningkatan SDM, transparansi, dan aksesibilitas peradilan. Program-program seperti Pembangunan Zona Integritas, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), aplikasi Siwas, serta layanan publik seperti PTSP, E-court, E-berpadu, dan E-raterang, sudah tersedia dan harus dimaksimalkan.
Agar program-program tersebut tepat sasaran, sosialisasi kepada masyarakat perlu diperluas, baik melalui media sosial maupun penyuluhan langsung dengan dukungan dari pemerintah daerah. Selain itu, pelaksanaan program juga harus dibarengi dengan sistem reward and punishment yang adil dan konsisten, guna menjaga kinerja dan semangat kerja seluruh jajaran pengadilan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pondasi utama dari pengadilan yang bersih dan kredibel adalah ketua pengadilan itu sendiri. Sosoknya harus menjadi teladan bagi seluruh pegawai, baik dalam perilaku maupun kepemimpinannya. Semua ini hanya dapat terwujud apabila pimpinan memiliki integritas dan kompetensi yang menyatu dalam dirinya. (Red)
