Jakarta, reatorasihukum.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat pendekatan berbasis data dalam perumusan kebijakan dengan menjalin kerja sama bersama Populi Center. Kolaborasi ini bertujuan untuk membangun sistem survei opini publik yang sistematis dan ilmiah. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Pernyataan Minat Kolaborasi serta pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait survei opini publik yang berlangsung di Command Center BSKDN, Jakarta, pada Kamis (19/6/2025).
Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan dari strategi BSKDN dalam memanfaatkan teknologi, khususnya melalui Command Center, yang menjadi sarana komunikasi aktif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Infrastruktur ini memungkinkan pengumpulan data lapangan secara langsung (real-time), yang sangat penting dalam menyusun ringkasan kebijakan (policy brief) yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Survei opini publik adalah alat penting, terutama bila dilakukan secara metodologis,” jelas Yusharto.
Ia juga menegaskan pentingnya kebijakan publik yang didasari oleh data dan bukti nyata, bukan sekadar asumsi. Menurutnya, pendekatan berbasis bukti akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.
“Dengan cara ini, kita bisa lebih memahami aspirasi warga, persepsi terhadap pelayanan pemerintah, serta berbagai tantangan yang ada di tingkat lokal hingga nasional,” lanjutnya.
Dari pihak Populi Center, Dimas Ramadhan menjelaskan bahwa opini publik memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan. Opini masyarakat, katanya, dapat memperkuat legitimasi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas suatu kebijakan, sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.
“Survei yang dilakukan secara menyeluruh, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat memberikan gambaran lengkap tentang sikap masyarakat terhadap isu-isu penting,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya merancang pertanyaan yang mudah dimengerti semua kalangan serta ketepatan dalam memilih sampel responden. “Idealnya, responden adalah mereka yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, agar pendapat yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Dimas.
BSKDN berharap, kerja sama ini tidak hanya menghasilkan data yang berguna untuk mendukung pembuatan kebijakan, tetapi juga dapat memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola data, melakukan survei, dan menyusun analisis kebijakan berbasis bukti.
Lewat kolaborasi ini, BSKDN juga menegaskan komitmennya sebagai pusat pemikiran strategis Kemendagri dalam mendorong kebijakan publik yang responsif, melibatkan masyarakat, dan berbasis pada data yang valid. (Red)
