Quezon City, Filipina, restorasihukum.com — Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Bareskrim Polri mengikuti kegiatan resmi di kantor baru Women and Children Protection Center (WCPC), Camp BGen Rafael T Crame, Quezon City, Filipina, pada Selasa (15/7/2025). Kegiatan ini merupakan upaya penguatan kerja sama antara penegak hukum Indonesia dan Filipina dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak melalui jaringan Philippine Internet Crimes Against Children Center (PICACC).
Acara tersebut dihadiri oleh pejabat WCPC, delegasi Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Liaison Officer dari Australian Federal Police (AFP), serta perwakilan Divhubinter, Dittipid Siber, dan pihak terkait lainnya.
PICACC resmi berdiri sejak 27 Februari 2019 sebagai pusat koordinasi lintas lembaga dan negara, melibatkan Kepolisian Nasional Filipina (PNP), Biro Investigasi Nasional Filipina (NBI), Kepolisian Federal Australia (AFP), Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA), dan International Justice Mission. Pada 2021, Kepolisian Nasional Belanda bergabung sebagai mitra.
PLTCOL Ayn E. Natuel, Assistant Chief ATIPD/TL PICACC, memaparkan bahwa sejak berdiri hingga Juni 2025, PICACC telah menerima 580 kasus rujukan, melakukan 310 operasi, menangkap 178 tersangka, dan menyelamatkan 823 korban eksploitasi seksual anak secara daring.
Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri, mengapresiasi undangan dan sambutan hangat dari pihak Filipina. Ia menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi kejahatan digital yang menyasar anak-anak.
“Kegiatan ini bukan hanya kunjungan kerja, melainkan momentum penting untuk memperkuat sinergi antarnegara, membangun jejaring, serta belajar dari pengalaman dan sistem perlindungan anak yang komprehensif di PICACC Filipina,” ujar Brigjen Nurul Azizah.
Ia juga menyoroti program unggulan Direktorat PPA dan PPO, “Rise and Speak: Berani Bicara, Selamatkan Sesama”, yang mendorong keberanian korban, saksi, dan masyarakat dalam melaporkan kekerasan dan eksploitasi anak.
Menurutnya, Indonesia dan Filipina memiliki kondisi sosial budaya yang serupa, sehingga penyebab eksploitasi seksual anak secara online pun tidak jauh berbeda, seperti kemiskinan, lemahnya pengawasan keluarga, dan akses teknologi tanpa edukasi memadai. Oleh karena itu, kerja sama ini sangat strategis.
Sementara itu, PBGEN Maria Sheila T. Portento, Acting Chief WCPC, menyatakan bahwa perlindungan anak adalah isu kemanusiaan yang melampaui batas negara.
“Kehadiran delegasi Indonesia hari ini menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama regional, berbagi praktik terbaik, dan membangun respons lintas negara yang lebih terintegrasi dan efektif,” ujarnya.
Acara diakhiri dengan harapan agar kerja sama antara Polri dan PICACC semakin erat, meliputi pelatihan bersama, pertukaran intelijen, serta penguatan sistem perlindungan korban secara menyeluruh. (Red)
