Jakarta, restorasihukum.com – Badan Keahlian DPR RI mengadakan Webinar Konsultasi Publik bertema “Urgensi dan Pokok-Pokok Pengaturan RUU Jabatan Hakim” pada Rabu, 16 Juli 2025. Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Prof. Dr. Yanto (Hakim Agung MA RI), M. Taufiq HZ (Anggota Komisi Yudisial RI), Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo (Guru Besar Universitas Nasional), dan Prof. Harkristuti Harkrisnowo (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
Dalam sambutannya, Kepala Pusat Perundang-undangan dan Politik Hukum Badan Keahlian DPR RI, Dr. Lidya Suryani Widayati, menegaskan pentingnya pengaturan jabatan Hakim melalui undang-undang yang khusus. Ia menyampaikan bahwa RUU Jabatan Hakim bertujuan untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan menghadirkan Hakim yang berani, objektif, serta berintegritas.
Dari sudut pandang akademis, kebutuhan akan RUU Jabatan Hakim sangat mendesak. Dr. Lidya menjelaskan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus disertai perlindungan hukum bagi Hakim dalam melaksanakan tugasnya. RUU ini harus mengatur secara jelas persyaratan pengangkatan, standar kinerja, penegakan disiplin, hingga kesejahteraan Hakim. Tanpa aturan yang jelas, proses peradilan bisa menjadi tidak efektif dan membingungkan.
Dia juga menyebutkan bahwa beberapa negara seperti Jerman, Singapura, dan Jepang telah memiliki undang-undang khusus yang mengatur jabatan dan profesi Hakim, sehingga profesi ini mendapat penghormatan yang tinggi.
Meski begitu, Dr. Lidya mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap profesi Hakim. Pemberian fasilitas dan tunjangan harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan agar peradilan tetap bersih dan berintegritas, tanpa mengurangi independensi Hakim.
Webinar ini menjadi forum bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil untuk memberikan rekomendasi konkret terkait RUU Jabatan Hakim. “Kami berharap masukan dari seminar ini dapat memperkuat profesi Hakim dan institusi peradilan,” tutup Dr. Lidya. (Red)
