Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk segera menyusun regulasi tersebut. Upaya ini dinilai penting dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Tito menjelaskan bahwa sejak 2011, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Bersama Nomor 7 Tahun 2011 yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan KTR.
“Acara ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan, khususnya terkait kebiasaan merokok. Salah satu cara mengurangi kebiasaan merokok adalah dengan membatasi area untuk merokok melalui kebijakan yang jelas,” ujar Tito saat menjadi pembicara kunci pada Rakornas Kebijakan KTR pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2024 di Grand Capitol Ballroom, Manhattan Hotel, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Ia mengapresiasi daerah-daerah yang telah memiliki Perda atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait KTR. Berdasarkan data Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri per Juni 2025, sebanyak 377 kabupaten/kota telah menetapkan Perda, sementara 109 daerah lainnya memiliki kebijakan KTR dalam bentuk Perkada. Namun, masih terdapat 28 daerah yang belum mengatur KTR sama sekali melalui regulasi tersebut.
Tito meminta Ditjen Otda untuk bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam mengidentifikasi Perda yang dapat dijadikan contoh atau model terbaik bagi daerah lain. Ia juga menyampaikan bahwa Kemendagri membuka kemungkinan pemberian penghargaan kepada daerah yang berhasil melakukan inovasi dalam penerapan KTR.
“Beberapa daerah sudah cukup progresif. Mereka berani menerapkan kebijakan ini. Kita bisa pertimbangkan untuk memberikan penghargaan bersama Kemenkes dan Komnas Pengendalian Tembakau sebagai bentuk apresiasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mendagri menyarankan agar kebijakan KTR diintegrasikan ke dalam urusan wajib pelayanan dasar, khususnya di bidang kesehatan. Ia meminta Kemenkes dan Komnas Pengendalian Tembakau menyusun usulan program yang konkret agar Kemendagri dapat menyesuaikan penganggaran dalam sistem perencanaan daerah melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).
“Kalau programnya sudah masuk dalam anggaran dan diketok bersama DPRD, maka anggarannya harus dijalankan. Uangnya sudah dialokasikan, jadi programnya wajib dilaksanakan,” tegasnya.
Dalam Rakornas tersebut, Mendagri bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Komnas Pengendalian Tembakau Hasbullah Thabrany juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah provinsi yang seluruh wilayahnya telah memiliki Perda KTR, yaitu Bali, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Selatan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Dirjen Otda Akmal Malik, para kepala daerah, dan perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. (Red)
