Bojonegoro, restorasihukum.com — Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Polres Bojonegoro Polda Jatim bersama sejumlah instansi terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai toko tradisional, toko modern, dan produsen beras di wilayah Kabupaten Bojonegoro, (27/10/2025).
Sidak ini bertujuan memastikan harga eceran tertinggi (HET) beras jenis medium dan premium tetap stabil serta mencegah potensi lonjakan harga atau praktik penimbunan bahan pangan.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kanit Pidsus Satreskrim Polres Bojonegoro Ipda A. Zaenan Na’im bersama anggota Unit II Pidsus, dengan melibatkan Bagian Perekonomian Setda Bojonegoro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Bulog Bojonegoro, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam menjaga kestabilan harga beras sebagai salah satu komoditas utama masyarakat.
Sidak dilakukan di sejumlah lokasi strategis, antara lain Swalayan Samudera, Indomaret, Pasar Tradisional Banjarejo, Toko Modern Nurul Mart, serta UD Fajar Fortuna Mandiri, yang merupakan produsen beras lokal. Lokasi tersebut dipilih untuk mewakili rantai distribusi beras dari produsen hingga konsumen.
Dari hasil pengecekan, tim menemukan bahwa stok beras di Bojonegoro aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat, tanpa adanya indikasi kelangkaan maupun penimbunan.
Harga beras pun terpantau stabil. Beras medium dijual sekitar Rp. 13.500 per kg, sedangkan beras premium berkisar Rp. 14.900 per kg, sesuai HET yang ditetapkan pemerintah.
“Kami ingin memastikan harga beras tetap terjaga dan tidak memberatkan masyarakat. Kestabilan harga pangan merupakan bagian penting dari keamanan ekonomi daerah,” ujar Ipda Zaenan.
Ia menegaskan, kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara berkala hingga akhir tahun 2025 untuk memastikan situasi pasar tetap kondusif.
Selain melakukan pengecekan, petugas juga memberikan imbauan kepada para pelaku usaha agar tidak menjual beras di atas harga HET. Apabila ditemukan pelanggaran, Dinas Perdagangan akan menjatuhkan sanksi tegas, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap, sinergi antara aparat penegak hukum, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dapat terus terjaga guna menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan.(Red)
