Jakarta, restorasihukum.com – Tokoh politik Indonesia sekaligus mantan anggota DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi, resmi menyandang gelar doktor ilmu politik dari Universitas Nasional setelah berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan dewan penguji di Menara Universitas Nasional, pada Selasa (24/2/2026).
Dalam disertasinya yang berjudul “Integrasi Politik di Aceh Pasca MoU Helsinki: Studi Pelembagaan Politik Wali Nanggroe (2013–2024)”, Fachrul mengulas secara mendalam dinamika politik Aceh pascaperdamaian dan memperingatkan bahwa potensi konflik antara Aceh dan pemerintah pusat masih tergolong tinggi.
Ia menilai perdamaian yang dicapai melalui Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) belum sepenuhnya menyelesaikan akar persoalan. Dalam analisanya, situasi tersebut diibaratkan sebagai “api dalam sekam”, di mana konflik terbuka memang mereda, tetapi potensi ketegangan tetap ada dan dapat muncul sewaktu-waktu.
Menurut Fachrul, salah satu penyebab utama kerentanan tersebut adalah belum tuntasnya rekonsiliasi politik di tingkat akar rumput, khususnya di kalangan mantan kombatan. Ia menilai proses rekonsiliasi lebih banyak berhenti di tingkat elite, sementara para pejuang di tingkat desa belum sepenuhnya terintegrasi secara sosial, politik, maupun ekonomi.
Dalam disertasinya, Fachrul menyoroti bahwa pembentukan dan pengakuan lembaga Wali Nanggroe serta hadirnya partai-partai politik lokal menjadi simbol integrasi elite GAM ke dalam sistem politik formal. Namun, ia menilai proses tersebut belum menyentuh kelompok akar rumput secara memadai.
Kondisi ini, menurutnya, memunculkan rasa kekecewaan dan ketidakpercayaan, baik terhadap pemerintah pusat maupun terhadap elite lokal. Sebagian mantan kombatan dinilai merasa pengorbanan mereka selama konflik tidak diimbangi dengan pengakuan dan pemberdayaan yang setara dalam masa damai.
Ia mengingatkan, apabila situasi tersebut tidak ditangani secara serius, maka berpotensi memicu ketegangan baru yang lebih terbuka. Karena itu, perdamaian Aceh dinilainya masih memerlukan penguatan melalui langkah-langkah rekonsiliasi yang lebih inklusif.
Sebagai rekomendasi, Fachrul mengusulkan penguatan kelembagaan Wali Nanggroe agar memiliki kewenangan yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga substantif dan inklusif. Lembaga tersebut dinilai perlu diperkuat agar mampu menjembatani kepentingan seluruh lapisan masyarakat Aceh, termasuk mantan kombatan di tingkat akar rumput.
Dengan pendekatan yang lebih inklusif, ia meyakini proses integrasi politik dapat berjalan lebih menyeluruh dan memperkecil potensi konflik di masa mendatang.
Implikasi Akademik dan Politik
Keberhasilan mempertahankan disertasi dengan predikat sangat memuaskan menjadi capaian akademik penting bagi Fachrul, yang sebelumnya dikenal aktif dalam dinamika politik Aceh dan pernah menjabat sebagai anggota DPD RI.
Gelar doktor tersebut dinilai memperkuat legitimasi akademik atas pandangannya terkait perdamaian dan integrasi politik di Aceh. Melalui risetnya, Fachrul menegaskan bahwa perdamaian tidak cukup dimaknai sebagai absennya konflik bersenjata, melainkan harus disertai keadilan, inklusi, dan rekonsiliasi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Disertasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberlanjutan perdamaian Aceh membutuhkan komitmen bersama, baik dari pemerintah pusat maupun pemangku kepentingan di daerah, agar stabilitas jangka panjang benar-benar terwujud.(Red)
