Jakarta, restorasihuku.com – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mengatur bahwa hukum adat hanya berlaku di wilayah setempat dan harus diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah (Perda). Reformasi hukum pidana ini menjadi langkah maju dalam mengakui dan menghormati nilai budaya serta kearifan lokal di Indonesia.
Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum pidana adat, menjadi bagian penting dari pembaruan KUHP. Namun, proses integrasi hukum adat ini menghadapi sejumlah tantangan implementasi yang cukup kompleks, terutama karena keberagaman dan ketidakpastian norma hukum adat di berbagai daerah.
Keragaman dan Tantangan Regulasi
Hukum adat yang bersifat tidak tertulis dan dinamis sangat bervariasi antar komunitas hukum adat. KUHP baru mensyaratkan adanya pengaturan melalui Perda agar hukum adat dapat diterapkan secara resmi dan jelas di tingkat lokal.
Pasal 2 KUHP juga menegaskan bahwa delik adat harus diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan kemudian diperkuat dengan Perda di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi. Namun, hingga saat ini masih terdapat kekosongan regulasi berupa ketiadaan PP dan Perda yang komprehensif, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.
Perda memegang peranan vital untuk menetapkan secara resmi wilayah masyarakat hukum adat yang diakui, jenis delik adat yang dapat dipidana, serta tata cara penegakan hukum dan sanksi adat, yang diutamakan bersifat restoratif dan mengedepankan pemulihan hubungan sosial.
Sinkronisasi dengan Prinsip Nasional dan HAM
KUHP baru menetapkan bahwa delik adat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Hak Asasi Manusia, dan asas hukum umum yang diakui secara internasional. Selain itu, delik adat hanya berlaku pada perbuatan yang belum diatur dalam KUHP, sehingga mencegah tumpang tindih aturan hukum.
Meski demikian, hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat adat. Kriteria HAM yang menjadi batasan dapat berpotensi membatasi eksistensi hukum adat yang sudah hidup berabad-abad, sehingga perlu keseimbangan antara perlindungan hak individu dan penghormatan terhadap nilai budaya lokal.
Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Peran Hakim
Tantangan lainnya adalah kesiapan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Jaksa, dan Hakim, untuk memahami dan menerapkan hukum adat secara tepat. Pelatihan dan pemahaman mendalam tentang hukum adat setempat menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahan penerapan yang merugikan masyarakat adat.
Hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum harus mampu menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum adat yang hidup agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang diutamakan dalam KUHP baru.
Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Delik Adat
KUHP baru mendorong penyelesaian delik adat dengan pendekatan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, bukan pembalasan semata. Meski tradisi hukum adat biasanya sudah mengandung unsur restoratif, pengakuan mekanisme ini dalam sistem peradilan formal memerlukan aturan hukum acara yang jelas serta sinergi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum.
Kesimpulan
Pengakuan hukum adat dalam KUHP baru melalui peran Perda merupakan langkah strategis dalam mengakomodasi pluralisme hukum di Indonesia. Namun, keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung pada percepatan penyusunan regulasi pendukung dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.
Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan Perda yang disusun benar-benar mencerminkan kearifan lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Dengan sinergi yang harmonis, diharapkan hukum pidana nasional dapat mengedepankan keadilan substantif yang berakar pada budaya dan nilai-nilai masyarakat.(Red)
