Jakarta, restorasihukum.com – Dalam praktiknya, hukum meskipun tampak paling formal dan teknis tidak pernah sepenuhnya bisa dilepaskan dari konteks moral. Sebagaimana ditegaskan Leslie Green dan Thomas Adams dalam pandangan mereka mengenai Legal Positivism, bahkan jika hukum memiliki standar internalnya sendiri, tetap saja ia tidak dapat kebal dari evaluasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang independen.
Salah satu pendekatan modern dalam memahami hukum adalah dengan melihatnya melalui lensa ilmu pengetahuan (sains). Perspektif ini menuntut bahwa semua pengetahuan harus berangkat dari fenomena empiris—apa yang dapat ditangkap pancaindra—sebagai dasar dari kebenaran. Inilah asas dasar dari empirisisme, yang sejak abad ke-16 telah memengaruhi pemikiran hukum, termasuk pemikiran Jeremy Bentham.
Bentham menempatkan moralitas sebagai variabel, bukan konstanta. Ia menolak pemaknaan tunggal tentang kebaikan dan menyerahkan penentuannya pada kehendak publik. H.L.A. Hart kemudian menyempurnakan pendekatan ini melalui gagasan rule of recognition, yaitu kesepakatan sosial sebagai dasar legitimasi hukum.
Untuk menggambarkan penerapan ini, bayangkan rambu lalu-lintas yang menetapkan batas kecepatan 60 km/jam. Secara ilmiah, angka paling aman mungkin 51,57 km/jam. Namun, hukum menetapkan batas yang bersifat normatif—mitigatif, bukan absolut. Dalam konteks ini, kita tidak mempertanyakan rambu tersebut karena fungsinya sebagai panduan yang disepakati bersama.
Pemikiran Joseph Raz, murid Hart, melanjutkan diskursus ini. Dalam The Authority of Law, Raz menjelaskan bahwa hukum memperoleh otoritasnya karena sifatnya yang membantu masyarakat bertindak berdasarkan alasan-alasan normatif yang sah. Ia menyusun tiga tesis penting:
- Normal Justification Thesis: Otoritas sah jika memiliki keahlian yang lebih baik dibanding individu biasa.
- Dependence Thesis: Hukum didasarkan pada alasan-alasan yang memang relevan bagi subjeknya.
- Pre-emption Thesis: Otoritas hukum menggantikan pertimbangan individu karena memberi solusi yang lebih andal.
Hukum, menurut Raz, seperti GPS atau resep dokter—bukan karena selalu benar secara moral, tapi karena fungsinya membantu orang bertindak benar dalam kebanyakan kasus. Namun demikian, hukum bukan sistem tertutup; ia tetap membuka ruang bagi pertimbangan moral dan sosial.
Namun di sinilah letak ketegangannya. Jika hukum secara konsisten beroperasi dalam ranah moral, sebagaimana terlihat dalam kasus pelanggaran HAM di Argentina pasca-Dirty War, maka gagasan bahwa hukum sepenuhnya netral dan terpisah dari moralitas menjadi sulit dipertahankan.
Green dan Adams mengkritisi Raz dengan menyatakan bahwa argumennya justru menunjukkan ketergantungan hukum pada nilai-nilai moral. Menurut mereka, hukum menuntut legitimasi moral agar dapat diakui dan ditaati. Maka, moralitas bukan sekadar aksesori, melainkan syarat mutlak keberlakuan hukum.
Singkatnya, jika hukum ingin diakui sebagai sistem normatif yang sah dan rasional, ia tidak bisa hanya mengandalkan otoritas formal. Ia harus membuka diri terhadap koreksi moral dan nilai-nilai etis. Proyek menjadikan hukum sebagai sains normatif mungkin bisa menjelaskan bagaimana hukum bekerja, tapi tidak cukup untuk menjelaskan mengapa hukum harus ditaati, kecuali jika ia juga memenuhi tuntutan keadilan.
Dengan demikian, meskipun Joseph Raz mencoba menjembatani antara kepastian hukum dan kepercayaan publik, kenyataannya menunjukkan bahwa hukum, bahkan dalam bentuknya yang paling teknokratik sekalipun, tidak bisa lepas dari cakrawala moral yang menyertainya. (Red)
