Jombang, restorasihukum.com – Seperti diketahui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebelumnya sempat diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Dalam sidang Komisi Bahtsul Masail Waqi’iyah (masalah kekinian) di arena Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, dapat menerima dan memperbolehkan BPJS.
Didampingi rekannya KH Romadlon Khotib yang juga salah seorang Ketua LBM PWNU Jatim dalam kepemimpinan sidang komisi Bahsul Masail itu, ia mengatakan NU sendiri menilai BPJS itu bukan asuransi, melainkan “syirkah ta’awwun” karena itu hukumnya boleh.
“Untuk itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang sifat gotong royong atau sukarela dari BPJS Kesehatan itu agar masyarakat tidak memahami BPJS Kesehatan sebagai asuransi pada umumnya,” ujarnya.
BPJS Kesehatan sebagai “Syirkah Ta’awwun” itu, menurut Romadlon hendaknya dipahami sebagai sedekah dan saling membantu, sehingga tidak sama dengan asuransi yang profit.
Masyarakat yang tidak ikhlas dalam membayar “sedekah” melalui BPJS Kesehatan itu hanya mau membayar ketika sakit dan tidak membayar ketika sehat. “Yang namanya sedekah itu harus dalam keadaan sakit atau sehat,” katanya.
Untuk itulah terkat hal ini, NU dalam sidang Komisi Bahtsul Masail pada Muktamar Ke-33 NU itu merekomendasikan tiga hal untuk menjadikan BPJS Kesehatan sebagai “syirkah ta’awwun” dan harus disosialisasikan kepada masyarakat secara terus menerus.
Sementara”BPJS itu salah satu nggota pimpinan sidang Komisi Bahtsul Masail KH Asyhar Shofwan MHI di Jombang, menambahkan bahwa BPJS itu tergolong dalam konsep Syirkah Ta’awwun yang sifatnya gotong royong (sukarela), bukan seperti asuransi yang menjadi dasar dari fatwa haram oleh MUI.
“NU sendiri sudah berhukum bahwa asuransi itu haram, karena sifatnya profit, kecuali asuransi yang dilakukan pemerintah, seperti Jasa Raharja, karena sifatnya santunan. Kalau BPJS itu asuransi, tentu haram,” pungkasnya. (ep)
