Lamongan, restorasihukum.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 11 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lamongan karena belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memenuhi standar.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Badan Gizi Nasional Nomor 2741/D.TWS/05/2026 tertanggal 25 Mei 2026 yang ditandatangani Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Albertus Doni Dewantoro.
Dalam surat tersebut, BGN menilai ketiadaan IPAL yang sesuai standar berpotensi menimbulkan risiko terhadap kualitas produksi pangan, mutu gizi, serta keamanan pangan bagi para penerima manfaat program.
Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN merekomendasikan pembekuan sementara penyaluran dana bantuan pemerintah kepada SPPG yang bersangkutan.
Pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai non-kejadian menonjol dengan status perbaikan mayor yang wajib segera ditindaklanjuti oleh pengelola.
Selain penghentian sementara operasional, BGN juga menginstruksikan kepala SPPG untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran operasional yang telah berjalan sebelum surat diterbitkan. Pembayaran dilakukan melalui Virtual Account dan harus diselesaikan dalam waktu 1×24 jam.
BGN menegaskan bahwa operasional SPPG baru dapat kembali berjalan setelah seluruh perbaikan fisik terkait IPAL selesai dilakukan dan dibuktikan melalui dokumen pendukung yang sah. Selanjutnya, dokumen tersebut harus diverifikasi oleh Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II.
Adapun 11 SPPG di Lamongan yang dihentikan sementara operasionalnya meliputi SPPG Sukomalo-Kedungpring, Bakalanpule-Tikung, Pucangtelu-Kalitengah, Guminingrejo-Tikung, Yungyang 2-Modo, Tunggunjagur-Mantup, Tumenggungan 2-Lamongan, Babat 2-Babat, Ardirejo-Sambeng, Sukorame-Sukorame, dan Taji-Maduran.
Sementara itu, Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Kabupaten Lamongan, H. Moh. Nalikan, mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi terkait penghentian sementara operasional 11 SPPG tersebut.
“Satgas Kabupaten Lamongan sementara belum diberitahu terkait pemberhentian sementara itu,” ujarnya.
Penghentian sementara ini menjadi bagian dari upaya pengawasan BGN untuk memastikan seluruh fasilitas penyedia makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis memenuhi standar keamanan pangan dan sanitasi yang telah ditetapkan.(Red)
