Jakarta, restorasihukum.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri konferensi pers terkait operasi gabungan DJBC-DJP Kemenkeu dan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri. Kegiatan ini menindaklanjuti temuan 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO di TPS Multi Terminal Indonesia – NPCT Common Area, Tanjung Priok, Jakarta Utara, (6/11/2025).
Kapolri Sigit menyampaikan bahwa langkah ini merupakan tindaklanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi potensi kerugian negara.
“Alhamdulillah, sesuai arahan Bapak Presiden, kami membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara untuk terus meminimalisir kerugian negara,” ujar Sigit dalam jumpa pers yang dihadiri sejumlah stakeholder terkait.
Menurut Sigit, Satgassus langsung bersinergi dengan instansi lain, termasuk Direktorat Jenderal Bea Cukai, dalam melakukan pendalaman kasus. Hasil analisis menunjukkan adanya lonjakan anomali hingga 278 persen terkait ekspor PT MMS dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Setelah dilakukan pemeriksaan di tiga laboratorium, ditemukan kandungan komoditas yang tidak sesuai dengan ketentuan kompensasi bebas pajak. Sebagian besar isi kontainer adalah campuran produk turunan kelapa sawit, yang diduga melanggar aturan ekspor,” jelas Sigit.
Kapolri menambahkan, temuan ini akan terus ditindaklanjuti bersama Bea Cukai untuk memastikan pendalaman hukum dan pemulihan penerimaan negara.(Red)
