Palu, restorasihukum.com – Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung standar pelayanan serta kualitas penyajian makanan yang diberikan kepada pelajar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kota Palu, (21/11/2025).
Dalam agenda peninjauan, Menteri Hukum didampingi Kapolda Sulteng Irjen Pol Endi Sutendi dan Kepala SPPG Polda Sulteng, Aldino. Rombongan disambut jajaran SPPG sebelum diajak melihat fasilitas pengolahan makanan yang digunakan untuk memproduksi hidangan bergizi bagi ribuan pelajar.
Kepala SPPG, Aldino, memaparkan alur pengolahan mulai dari area penyajian hingga dapur utama. Ia menegaskan bahwa seluruh proses telah mengikuti standar kebersihan, keamanan pangan, dan pemenuhan gizi.
Usai meninjau seluruh fasilitas, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi. Ia menilai SPPG Polda Sulteng berhasil mempertahankan kualitas layanan sehingga meraih predikat terbaik di Sulawesi Tengah.
“Ini harus menjadi contoh bagi SPPG lain di Sulawesi Tengah karena mendapatkan predikat terbaik nomor satu,” ujarnya di hadapan Kapolda Sulteng dan Kepala SPPG.
Menurutnya, pelayanan konsumsi bukan tugas yang mudah, namun hasilnya dapat terlihat dari kepuasan penerima manfaat dan tercapainya distribusi makanan bergizi gratis kepada ribuan pelajar di Kota Palu. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pemenuhan gizi sangat penting dalam mendukung generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Kapolda Sulteng Irjen Pol Endi Sutendi menyampaikan terima kasih atas apresiasi Menteri Hukum. Ia menegaskan bahwa Polda Sulteng akan terus menjaga mutu pelayanan, termasuk dalam program pemenuhan gizi.
Dukungan dari pimpinan kementerian, menjadi motivasi bagi Polda Sulteng untuk melakukan pembenahan berkelanjutan. Ia berharap SPPG tetap menjadi role model dalam layanan pemenuhan gizi di wilayah Sulawesi Tengah.
“Kami berkomitmen menjaga kualitas layanan pemenuhan gizi, karena standar yang baik adalah tanggung jawab kami kepada masyarakat, terutama bagi anak-anak sebagai penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.(Red)
