Jakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan di Tanah Papua, salah satunya melalui pengawalan realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun berjalan serta percepatan penetapan Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otsus tahun berikutnya. Hal ini disampaikan Ribka saat memaparkan data terbaru penyampaian RAP Dana Otsus Tahun 2026 per 19 Januari 2026, di Jakarta, pada Senin (19/01/2026).
Wamendagri Ribka mengungkapkan, pada tahun anggaran 2025 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berhasil memastikan realisasi Dana Otsus mencapai 100 persen.
“Berkat pengawasan ketat, pada 2025 seluruh dana Otsus terealisasi 100 persen, capaian yang belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Terkait RAP Dana Otsus Tahun 2026, Ribka menjelaskan bahwa hingga 19 Januari 2026, dari total enam provinsi dan 42 kabupaten/kota di Papua, sebanyak 29 pemerintah daerah (Pemda) telah menyelesaikan RAP final. Sementara itu, 19 Pemda lainnya masih dalam proses penyempurnaan.
Ia merinci, Provinsi Papua Selatan menjadi satu-satunya provinsi yang seluruh Pemdanya telah menyelesaikan RAP final. Di Provinsi Papua, sembilan Pemda telah RAP final dan satu Pemda, yakni Kabupaten Waropen, telah mengirimkan dokumen namun belum final.
Di Provinsi Papua Pegunungan, enam Pemda telah RAP final, sedangkan tiga Pemda belum menyelesaikannya, yaitu Kabupaten Mamberamo Tengah, Yalimo, dan Nduga. Provinsi Papua Tengah mencatat lima Pemda telah RAP final dan empat Pemda belum, yakni Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, Dogiyai, dan Deiyai.
Sementara itu, di Provinsi Papua Barat Daya, dua Pemda telah RAP final dan lima Pemda belum, meliputi Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Maybrat. Di Provinsi Papua Barat, dua Pemda telah menyelesaikan RAP final, sedangkan enam Pemda lainnya belum, yaitu Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Ribka menekankan pentingnya percepatan penetapan RAP Dana Otsus Tahun 2026. Ia menginstruksikan Pemda yang belum menyampaikan RAP final agar segera melakukan penyempurnaan sesuai ketentuan dan batas waktu yang akan ditetapkan.
“Kami akan melakukan kunjungan langsung ke pemerintah daerah yang belum menyelesaikan RAP Otsus Tahun 2026 bersama Ditjen Bina Keuda, untuk pendampingan, klarifikasi kendala, serta percepatan penyempurnaan RAP final,” tegasnya.
Selain itu, Ribka menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus memperbaiki tata kelola Dana Otsus. Ia juga mendorong seluruh Pemda di enam provinsi dan 42 kabupaten/kota di Papua agar menetapkan APBD serta menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) paling lambat pada bulan ini guna mencegah keterlambatan pembangunan di daerah.(Red)
