Makassar, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menginstruksikan seluruh kepala daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk merealisasikan pakta komitmen integritas melalui tindakan manajerial yang konkret. Arahan birokratis tersebut disampaikan guna memastikan optimalisasi tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis (5/11/2026).
Wiyagus menegaskan bahwa konstitusi mengamanatkan setiap pimpinan daerah untuk bertindak lebih dari sekadar administrator wilayah melainkan sebagai penanggung jawab penuh atas alokasi keuangan daerah. Ia merujuk pada arahan strategis pemerintah pusat agar setiap nominal dana publik dikelola secara transparan akuntabel dan berorientasi mutlak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Guna mengawal komitmen tata kelola tersebut Wiyagus merumuskan enam instrumen strategis pencegahan korupsi operasional bagi aparatur wilayah. Ia mendesak pemerintah daerah untuk memetakan risiko pada delapan area prioritas memperketat kendali sistem perencanaan mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai mitra mitigasi risiko mengintegrasikan data pengawasan menyusun rencana aksi terukur serta mengeksekusi pemantauan evaluasi secara berkala. (RED)
