Jakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendorong penguatan sinergi strategis antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan pemerintah pusat guna menerjemahkan aspirasi wilayah menjadi kebijakan publik yang tepat sasaran. Arahan birokratis tersebut disampaikan dalam agenda Senator Menyapa di JW Marriott Hotel Jakarta pada Kamis (5/11/2026).
Ribka memaparkan bahwa peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah harus diiringi dengan pengawalan komprehensif terhadap implementasi regulasi di tingkat daerah. Ia menyoroti disparitas kapasitas fiskal antarwilayah sebagai tantangan utama sehingga menuntut intervensi afirmatif dari pemerintah pusat bagi daerah dengan instrumen keuangan yang terbatas guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Lebih lanjut Ribka menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah memetakan struktur fiskal daerah secara nasional sebagai basis pijakan pengambilan keputusan. Ia menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral agar alokasi program prorakyat dapat terdistribusi secara merata serta memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. (RED)
