Jakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat kolaborasi untuk mengoptimalkan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Acara tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan digelar secara hybrid dari Ruang Rapat Paripurna Gedung Pimpinan, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, (25/11/2025).
Wamendagri berharap pemda dapat segera menuntaskan berbagai tantangan di lapangan, termasuk percepatan pendataan lahan, agar pembangunan KDKMP berjalan lebih efektif.
“Catatan untuk kepala daerah semua, untuk memenuhi target hingga akhir tahun dan awal tahun depan, sinergi antara pemerintahan daerah dengan teman-teman dari Kodim harus lebih ditingkatkan lagi,” ujar Bima dalam Rapat Evaluasi Percepatan Pembangunan KDKMP.
Bima mengapresiasi koordinasi yang sudah berjalan sehingga pendataan lahan KDKMP dapat dilakukan lebih cepat. Namun, ia menekankan beberapa persoalan masih memerlukan koordinasi lebih lanjut, terutama terkait pendataan hak lahan. Bila lahan merupakan aset kementerian atau lembaga (K/L), Pemda diminta segera melakukan koordinasi.
“Nanti kami akan fasilitasi komunikasi dengan K/L, karena cukup banyak lahan yang memenuhi syarat tetapi tercatat atas nama kementerian/lembaga atau BUMN,” jelasnya.
Bima menambahkan, untuk lahan yang membutuhkan penanganan teknis, Pemda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tetap dapat menanganinya. Namun, jika kondisi lahan tergolong berat, Pemda tidak perlu mengusulkan.
Dalam hal lokasi KDKMP, penggabungan dua desa dimungkinkan apabila salah satu desa tidak memiliki lahan atau jumlah penduduk cukup. Ia juga mendorong kepala daerah memastikan Satgas KDKMP bersinergi dengan Kodim dan Babinsa untuk mempercepat klarifikasi dan pengecekan di lapangan.
Wamendagri turut menyoroti persoalan lahan di wilayah perkotaan. Banyak lokasi ideal yang terdata, namun masih masuk dalam fasilitas umum (fasum) atau fasilitas sosial (fasos). Untuk itu, koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN setempat menjadi penting.
Rapat ini turut dihadiri secara langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, sementara para Dandim, Babinsa, kepala daerah, dan pejabat terkait lainnya hadir secara virtual.(Red)
