Jakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menginstruksikan penguatan koordinasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah guna menangani konflik pemanfaatan kawasan hutan serta lahan secara komprehensif. Arahan birokratis tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jakarta Senin (9/11/2026).
Bima memaparkan bahwa mitigasi sengketa lahan menuntut penyelarasan pada aspek kepastian batas administrasi wilayah serta kesesuaian pemanfaatan ruang dengan arah pembangunan daerah. Ia menegaskan urgensi sinkronisasi data spasial yang mencakup area hutan regulasi perizinan berusaha serta Rencana Tata Ruang Wilayah guna mencegah tumpang tindih penguasaan lahan yang kerap memicu friksi di tingkat tapak.
Guna merealisasikan resolusi konflik tersebut Bima mendorong optimalisasi peran gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa lintas kabupaten dan kota. Sebagai tindak lanjut Kementerian Dalam Negeri akan mengakselerasi integrasi data spasial lintas sektoral agar menghasilkan keselarasan informasi yang valid sebagai basis pengambilan kebijakan publik terkait tata ruang wilayah. (RED)
