Banda Aceh, restorasihukum.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi inflasi dan dampak krisis global yang dapat menekan kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Hal ini disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Banda Aceh, Senin (20/4/2026).
Mendagri Tito menegaskan bahwa isu biaya hidup kini menjadi perhatian utama masyarakat. Ia menyebut lebih dari 60 persen masyarakat sangat sensitif terhadap kenaikan harga, khususnya kebutuhan pangan.
“Lebih dari 60 persen masyarakat kita itu peduli pada biaya hidup, terutama makanan. Ini tidak bisa ditunda,” ujarnya.
Menurutnya, inflasi saat ini bukan sekadar isu makroekonomi, melainkan persoalan nyata yang langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga pangan, energi, dan biaya logistik dinilai berpotensi memicu tekanan sosial jika tidak segera diantisipasi.
“Kalau sudah meledak, mahal biayanya. Bisa sampai kerusuhan, fasilitas publik rusak,” tegasnya.
Mendagri juga menyoroti dinamika global, seperti konflik Perang Rusia–Ukraina serta ketegangan di kawasan Timur Tengah, yang berdampak pada fluktuasi harga energi dunia. Kenaikan harga minyak, kata dia, dapat memicu efek berantai terhadap biaya transportasi dan harga barang.
Mendagri meminta pemerintah daerah tidak bersikap pasif dalam menghadapi situasi ini.
“Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga, termasuk melalui koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik untuk memantau pergerakan harga secara real-time.
Menurut Tito, pengendalian inflasi dapat difokuskan pada dua aspek utama, yakni menjaga kecukupan pasokan dan memastikan kelancaran distribusi. Ia mencontohkan lonjakan harga cabai di sejumlah wilayah Aceh yang tidak hanya dipengaruhi produksi, tetapi juga kendala distribusi.
Lebih lanjut, ia menilai daerah dengan basis produksi pangan yang kuat cenderung lebih tahan terhadap gejolak ekonomi. Sebaliknya, wilayah perkotaan perlu memperkuat strategi ketahanan pangan karena bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Berkaca dari pengalaman pandemi COVID-19, Mendagri mendorong pengembangan ketahanan pangan lokal melalui berbagai inovasi, seperti urban farming, hidroponik, dan pemanfaatan lahan sempit di perkotaan.
Langkah tersebut dinilai tidak hanya menjadi solusi adaptif dalam menghadapi krisis, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian global.(Red)
