*Satpol PP Didesak Segel Waterpark. Negara Diduga Rugi Rp3,2 Miliar. KPK Diminta Turun*
Karcis Rp30 Ribu Tanpa Nama PT & Pajak 10%. Telp Pengelola 0821-1844-4599. Viral Sejak Jan 2025
PASURUAN, restorasihukum.com – Investigasi Restorasi Hukum membongkar dugaan praktik usaha ilegal skala besar di objek wisata Lembah Pendawa, Jl. Sedap Malam, Bakalan, Durensewu, Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
Berdasarkan penelusuran data resmi http://OSS.go.id pada 10 Mei 2026, tidak ditemukan Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama “Lembah Pandawa” maupun “Makoya”. Padahal, Google Maps mencatat Lembah Pendawa memiliki 4.060 ulasan dan Makoya Kolam Renang 1.214 ulasan. Total 5.274 testimoni.
“OSS zonk artinya ini perusahaan hantu. Tidak ada NIB tapi berani pungut Rp30 ribu per orang di tanah negara. Satpol PP harus segel sekarang juga,” tegas Pimpinan Redaksi Restorasi Hukum Rudik Hartono, Minggu (10/5/2026).
TIGA KARCIS BONGKAR PUNGLI
RH mengantongi tiga karcis yang beredar di lokasi. Pertama, karcis parkir Rp10.000 bertuliskan “JT” oranye. Kedua dan ketiga, karcis masuk Lembah Pendawa No. 25428 dan 25429 masing-masing Rp20.000.
Tiga karcis itu tidak mencantumkan nama PT pengelola, NPWP, dan rincian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 10% sesuai UU HKPD No. 1/2022. Alamat yang tertera hanya Jl. Durensewu 8-9 Pandaan, diduga kantor bukan lokasi wisata.
“Total Rp30.000 per orang. Asumsi 500 pengunjung per hari, uang yang dipungut Rp15 juta per hari. PBJT 10% yang harusnya masuk Kas Daerah Pasuruan sekitar Rp1,35 juta per hari atau Rp40,5 juta per bulan. Ini penggelapan pajak,” jelas Rudik.
LAHAN KEMENPUPR DIKAPLING JADI WATERPARK
Hasil investigasi lapangan dan foto yang diperoleh RH menunjukkan Lembah Pendawa berdiri di atas lahan PU Pengairan milik Kementerian PUPR. Di lokasi terdapat bangunan masif: kolam renang beton, bianglala, pura, danau buatan, serta resto Makoya Dapur Bakar.
“UU 31/1999 tentang Tipikor jelas. Lahan negara dipakai untuk keuntungan pribadi tanpa izin Menkeu dan tanpa PNBP, ancamannya 20 tahun penjara. Ini bukan cuma alih fungsi hutan, ini perampasan aset KemenPUPR,” tegas Rudik.
Rudik merujuk UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Setiap pemanfaatan lahan PU wajib ada SK Menteri PUPR dan persetujuan Menteri Keuangan.
VIRAL SEJAK 2025, OMZET MILIARAN
Media NU Online Jatim edisi 23 Januari 2025 memberitakan Lembah Pendawa dengan judul _”Makoya Lembah Pandawa, Wisata Ala Bali Ada di Pasuruan”_. Artinya, wisata ini sudah beroperasi komersial dan viral selama 16 bulan.
“Berita Januari 2025 buktikan mereka sudah untung besar. Tapi karcis Mei 2026 masih bodong. Ini unsur kesengajaan. 5.274 ulasan Google buktikan omzet miliaran, tapi negara dapat nol,” kata Rudik.
Dengan asumsi rata-rata 500 pengunjung per hari dan total pendapatan Rp30.000 per orang, omzet Lembah Pendawa mencapai Rp15 juta per hari atau Rp450 juta per bulan. Estimasi kerugian negara dari PBJT 10% saja mencapai Rp1,62 Miliar per tahun. Jika dihitung sejak viral Januari 2025, kerugian negara mencapai Rp3,24 Miliar.
DESAK KPK & SATPOL PP BERTINDAK
Atas temuan ini, Restorasi Hukum melayangkan 6 surat resmi ke: KPK, Menteri PUPR, DJKN Kemenkeu, Kanwil DJP Jatim II, Bapenda Kab. Pasuruan, dan Satpol PP Kab. Pasuruan.
Tuntutan utama:
1. KPK, Usut dugaan Tipikor penyalahgunaan lahan KemenPUPR. Panggil pengelola di nomor 0821-1844-4599.
2. Satpol PP Pasuruan, Segel Lembah Pendawa Jl. Sedap Malam dalam 1×24 jam sesuai PP 5/2021 Pasal 435 tentang sanksi usaha tanpa NIB.
3. Menteri PUPR: Audit BBWS Brantas. Cabut paksa dan pidanakan jika tidak ada SK Menteri PUPR.
4. Bapenda Pasuruan: Sita aset untuk menutup kerugian PBJT 10% sebesar Rp3,24 Miliar.
“Ini sudah tidak bisa ditawar. OSS zonk, karcis bodong, lahan negara. PP 5/2021 bilang usaha tanpa NIB wajib dihentikan. Kami tunggu Satpol PP Pasuruan pasang police line Senin besok,” pungkas Rudik.
Restorasi Hukum akan terus mengawal kasus ini hingga ada penindakan hukum. Masyarakat yang dirugikan atau memiliki bukti tambahan dapat melapor ke Redaksi RH.
Penulis: Tim Investigasi RH
Editor: Rudik Hartono
BOX: BUKTI PELANGGARAN LEMBAH PENDAWA
1. Karcis Parkir Rp10.000 & Masuk Rp20.000 Tanpa nama PT, NPWP, PBJT 10%. Langgar UU HKPD.
2. Cek http://OSS.go.id Zonk “Lembah Pandawa” & “Makoya” tidak ada NIB. Langgar PP 5/2021.
3. Google Maps 5.274 Ulasan, Bukti omzet miliaran. Alamat Jl. Sedap Malam, Bakalan.
4. Foto Lokasi, Bianglala, kolam, pura di lahan PU Pengairan. Langgar UU 31/1999 Tipikor.
5. Berita NU Online 23 Jan 2025 Bukti sudah operasi 16 bulan & unsur kesengajaan.
Estimasi Kerugian Negara: Rp1,62 Miliar/Tahun
Ancaman Pidana: 26 Tahun Penjara + Denda 5M + Segel + Bongkar
