Jakarta, restorasihukum.com – Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, secara resmi menandatangani Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dalam sebuah acara yang berlangsung di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM RI. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam upaya modernisasi KUHAP yang sudah berusia lebih dari empat dekade.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan DIM tersebut. Ia menegaskan bahwa pembaruan KUHAP sangat mendesak untuk menjawab tantangan sistem hukum yang dinamis serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penegakan hukum yang adil dan transparan.
Sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana terpadu, Kejaksaan mendukung penuh reformasi ini. Jaksa Agung menekankan bahwa revisi KUHAP harus mencerminkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan profesionalisme. Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan kekuasaan (checks and balances) antar lembaga penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, guna mencegah dominasi salah satu pihak.
Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya mengikuti prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dengan baik—dari tahap perencanaan hingga pengundangan—agar RUU KUHAP memenuhi prinsip kejelasan, relevansi materi, dan partisipasi publik.
RUU KUHAP yang baru ini juga akan menjadi landasan operasional pelaksanaan KUHP nasional yang telah diperbarui, dan diharapkan mampu menjamin setiap proses peradilan berjalan secara adil dan menghormati hak asasi manusia. Kejaksaan sendiri berkomitmen menjalankan fungsi penuntutan secara objektif dan proporsional.
DIM yang telah ditandatangani akan segera dibahas bersama Komisi III DPR RI, sebagai bagian dari proses legislasi yang inklusif. Harapannya, melalui sinergi antara pemerintah dan parlemen, KUHAP baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dapat segera terwujud.
Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Atgas, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta pejabat tinggi dari Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian RI, dan Kementerian Hukum dan HAM. (Red)
