Jakarta, restorasihukum.com – Pada 22 September 2025 Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, memimpin ekspose virtual terkait penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice. Dalam ekspose tersebut, JAM-Pidum menyetujui 10 permohonan penghentian penuntutan dari sejumlah Kejaksaan Negeri di berbagai daerah.
Salah satu perkara yang disetujui diselesaikan secara restoratif adalah kasus pencurian yang melibatkan tersangka Riski, ditangani oleh Kejaksaan Negeri Morowali, Sulawesi Tengah. Tersangka dijerat Pasal 362 KUHP terkait dugaan pencurian tas milik warga di sebuah taman kota pada Juli lalu.
Insiden bermula ketika tersangka melihat tas tergantung di salah satu lapak penjual minuman dan memutuskan untuk mengambilnya. Aksinya diketahui oleh seorang saksi yang langsung memberitahu pemilik barang. Warga kemudian mengejar tersangka, yang akhirnya ditangkap dan diamankan pihak kepolisian.
Setelah dilakukan proses mediasi dan perdamaian pada 10 September 2025, tersangka yang belum pernah dihukum dan mengaku menyesal, menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kejaksaan Negeri Morowali pun mengajukan penghentian penuntutan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, yang kemudian meneruskan permohonan tersebut ke JAM-Pidum.
Sembilan Perkara Lain Juga Disetujui
Selain perkara Riski, JAM-Pidum juga menyetujui penghentian penuntutan terhadap 9 perkara lain, di antaranya:
1. Ferdin alias Ferdi – Kejari Donggala (Penganiayaan)
2. Wahyudi Azhari alias Yudi – Kejari Dumai (Penadahan)
3. Tumadi alias Mamek – Kejari Dumai (Penadahan)
4. Abi Abdillah alias Abi – Kejari Dumai (Penadahan)
5. Rolisadi Putra alias Rolis – Kejari Bengkulu Utara (Penganiayaan)
6. Candra Supriyanto alias Cangga – Kejari Bangka Tengah (Penganiayaan)
7. Meigy Aditya alias Meigy – Kejari Pangkal Pinang (Penipuan/Penggelapan)
8. Ariyansyah alias Cibom – Kejari Belitung Timur (Penganiayaan)
9. Selvi binti Hamzah – Kejari Bangka (Penadahan)
Seluruh perkara dinyatakan memenuhi syarat keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Telah tercapai perdamaian antara tersangka dan korban.
- Para tersangka belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- Ancaman pidana di bawah lima tahun.
- Proses mediasi dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.
- Korban menyatakan tidak ingin melanjutkan perkara ke persidangan.
- Terdapat pertimbangan sosiologis dan respon positif dari masyarakat.
Instruksi Lanjutan
JAM-Pidum meminta para Kepala Kejaksaan Negeri untuk segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restoratif sebagai bentuk kepastian hukum dan perwujudan prinsip humanis dalam penegakan hukum.
“Penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif bukan hanya soal penyelesaian perkara, tapi juga membangun kembali harmoni sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum,” pungkas Prof. Asep Nana Mulyana.(Red)
