Yogyakarta,restoraisihukum.com – Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar kegiatan “Multiplikasi Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial” di Platinum Hotel Yogyakarta, Jumat (29/8).
Kegiatan ini menghadirkan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum (Dirbinganis Badilum) Mahkamah Agung sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Dirbinganis Hasanudin menekankan pentingnya integritas dan kompetensi hukum bagi seorang hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
“Seorang hakim ad hoc yang ideal tidak hanya harus memahami hukum, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat,” ujarnya.
Hasanudin juga menjelaskan kualifikasi calon hakim ad hoc, mekanisme seleksi, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas, termasuk tekanan dari organisasi pengusul dan kebutuhan adaptasi terhadap kultur peradilan.
“Calon hakim ad hoc harus memiliki pengalaman minimal lima tahun di bidang hubungan industrial. Seleksi awal dilakukan oleh Kemnaker, selanjutnya melalui proses yang melibatkan Mahkamah Agung,” jelasnya.
Tantangan lain yang dihadapi hakim ad hoc, menurut Hasanudin, meliputi keterikatan moral terhadap organisasi pengusul, tekanan struktural, serta kesenjangan keterampilan yudisial dengan hakim karier.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat Kemnaker, perwakilan APINDO dan KADIN DIY, akademisi, pekerja, manajemen perusahaan, serta lembaga bantuan hukum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis Kemnaker dalam memperkuat kapasitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial agar berjalan cepat, adil, dan efisien sesuai prinsip keadilan sosial.(Red)
