Jakarta, restorasihukum.com – Sebuah riset media nasional mengungkap bahwa sekitar 86 persen wartawati di Indonesia pernah mengalami pelecehan saat bertugas, terutama dari narasumber laki-laki. Situasi ini sebagian besar disebabkan oleh posisi jurnalis yang cenderung tunduk kepada narasumber demi memperoleh informasi. Faktor lain yang memperburuk kondisi ini adalah rendahnya moral sejumlah narasumber, terutama dari kalangan pejabat.
Salah satu contoh kasus terjadi di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Seorang jurnalis perempuan berinisial LY melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pejabat daerah berinisial SK, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Kota Sorong dan memicu reaksi keras dari masyarakat.
Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyayangkan tindakan tak senonoh yang dilakukan oleh seorang pejabat publik. Menurutnya, seorang ASN seharusnya menjadi teladan, baik dalam bersikap, berpikir, bertutur kata, maupun dalam bertindak.
“ASN dipilih melalui proses seleksi yang ketat, termasuk dalam aspek moral. Maka dari itu, mereka semestinya bisa dijadikan panutan masyarakat,” ujar Wilson kepada media, Jumat, 30 Mei 2025.
Dalam kesaksian yang disampaikan langsung kepada Wilson, LY mengaku telah beberapa kali diajak oleh SK untuk berbuat asusila di hotel. LY yang merupakan muslimah berhijab dengan tegas menolak ajakan tidak bermoral tersebut.
Atas insiden ini, Wilson mengecam keras tindakan SK dan mendesaknya untuk mengundurkan diri, baik dari jabatannya sebagai Kepala Bidang maupun dari statusnya sebagai ASN. Ia menegaskan bahwa publik tidak rela membiayai pejabat dengan perilaku menyimpang seperti itu.
Wilson juga mendesak aparat Polres Kota Sorong agar segera menindaklanjuti laporan LY dan memprosesnya hingga tuntas. Ia menyampaikan harapannya agar Kapolres setempat memberikan perhatian serius terhadap laporan ini demi keadilan bagi korban.
Tak hanya kepada kepolisian, Wilson juga meminta Gubernur Papua Barat Daya untuk segera mengevaluasi kinerja dan integritas SK. Ia menilai pejabat seperti SK tidak layak mengemban tanggung jawab publik jika terbukti berperilaku tak bermoral.
“Rakyat membiayai hidup para pejabat, tapi kalau perilakunya seperti ini, jelas tidak bisa dibiarkan. Saya mendesak agar Gubernur segera mengganti SK dengan sosok yang memiliki akhlak dan integritas tinggi,” tegasnya menutup pernyataan. (APL/Red)
