Bekasi, restorasihukum.com – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, yang juga alumnus PPRA 48 Lemhannas RI tahun 2012, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan Richard Simanjuntak terkait dugaan penggelapan identitas anak biologisnya. Ia menekankan bahwa kepentingan terbaik bagi sang anak harus menjadi prioritas utama dalam penanganan perkara ini.
“Jangan biarkan kasus ini berlarut-larut. Anak bukan objek rebutan. Penegak hukum perlu bertindak cepat agar dampak psikologis dan sosial terhadap anak bisa dicegah,” ujar Wilson dalam keterangan persnya pada Jumat, 30 Mei 2025.
Pernyataan ini disampaikan setelah Richard Simanjuntak, warga Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, mendatangi Polres Metro Kabupaten Bekasi pada Selasa, 26 Mei 2025. Kedatangannya bertujuan menyerahkan salinan putusan PTUN Bandung sebagai bukti tambahan dalam laporan hukumnya.
Putusan PTUN Bandung Nomor 99/G/2024/PTUN.BDG tersebut menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor 3216-LT27082014 atas nama Yohana Margareth Cibero, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi, tidak sah dan harus dicabut. Majelis hakim juga memerintahkan tergugat membayar biaya perkara.
Dalam perkara ini, Richard dan istrinya, Nurhaida Pakpahan, menggugat Kepala Disdukcapil Bekasi melalui kuasa hukum mereka, Hendri Marihot, S.H., dan Sucipto, S.H. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena tidak diajukan banding.
Richard mengungkapkan bahwa akta kelahiran tersebut diterbitkan berdasarkan keterangan palsu yang diduga diberikan oleh Herpen Cibero dan Tiorina Banurea. Keduanya telah ia laporkan ke Polda Metro Jaya (LP/B/3907/VII/2024), dan kasus kini ditangani oleh Polres Metro Bekasi.
Menurut Richard, anaknya diambil secara paksa saat berusia 7 bulan oleh Jonas Pakpahan alias Alvin Efendi, kakak kandung istrinya, pada Agustus 2014. Anak tersebut kemudian diserahkan ke Herpen Cibero, yang mengurus pembuatan akta lahir dalam waktu hanya satu hari—sesuatu yang menurut saksi dari Disdukcapil seharusnya memerlukan setidaknya tiga hari.
Sebagai Wakil Ketua Pemenuhan Hak Anak di Komnas Perlindungan Anak Pelalawan, Richard menilai bahwa perbuatan para terlapor menyesatkan banyak pihak, termasuk lembaga pendidikan dan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa anaknya kini tidak mengenal dirinya sebagai orang tua kandung.
“Saya menuntut keadilan. Ini bukan semata soal pribadi, tapi tentang peran negara dalam menjamin hak anak atas identitas dan keluarga yang sah,” ujarnya.
Rangkaian Peristiwa dan Proses Hukum
- Awal Sengketa
Pada tahun 2014, Disdukcapil Kabupaten Bekasi menerbitkan akta kelahiran atas nama Yohana Margareth Cibero. Richard dan istrinya merasa dirugikan karena akta itu dibuat tanpa persetujuan mereka dan berdasarkan informasi yang diduga palsu. - Gugatan di PTUN Bandung
Pasangan ini mengajukan gugatan ke PTUN Bandung dengan nomor perkara 99/G/2024/PTUN.BDG. Sidang dipimpin oleh Syafaat, S.H., M.H. dan berakhir dengan putusan pada 8 Desember 2024. - Isi Putusan
- Menyatakan akta kelahiran tersebut batal dan tidak sah.
- Memerintahkan pencabutan akta.
- Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 665.000.
Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena tidak diajukan banding.
- Dugaan Tindak Pidana
Berdasarkan putusan ini, Richard menuding adanya pemalsuan data oleh Herpen Cibero dan Tiorina Banurea, dengan keterlibatan Jonas Pakpahan. Ia menyatakan bahwa anaknya diambil dan didaftarkan secara sepihak ke catatan sipil Bekasi. - Pelaporan ke Polisi
Laporan polisi awal dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada 10 Juli 2024, dan dilimpahkan ke Polres Metro Kabupaten Bekasi keesokan harinya. - Penyerahan Bukti Tambahan
Pada 26 Mei 2025, Richard menyerahkan salinan putusan PTUN kepada penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) sebagai bukti tambahan. Ia mendesak agar kasus diproses sesuai Pasal 277 KUHP tentang penggelapan asal-usul, yang ancaman hukumannya hingga enam tahun penjara.
Richard berharap Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol. Mustofa, mampu menyelesaikan kasus ini hingga para pelaku bertanggung jawab secara hukum. Ia menyebut hal ini sejalan dengan semangat reformasi “Polri yang Presisi”.
Menutup pernyataannya, Wilson Lalengke juga menyerukan agar kepolisian bertindak sesuai prinsip Presisi: prediktif, responsif, transparan, dan adil.
“Negara tak boleh abai dalam perkara seperti ini. Fokus utama adalah hak dan masa depan anak, bukan ego orang dewasa,” tegasnya.
Perkara ini menarik perhatian publik karena menyangkut isu penting: hak identitas anak, validitas data kependudukan, serta tanggung jawab hukum dalam sengketa keluarga. Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya dari aparat di Bekasi. (TIM/Red)
