Jakarta, restorasihukum.com – Seorang Ketua Pengadilan Negeri (PN) yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan pengalaman menolak pemberian dalam bentuk amplop dari pihak Bupati. Ia meminta agar namanya dirahasiakan karena tidak ingin hubungannya sebagai sesama pejabat daerah menjadi terganggu.
“Jangan sebut nama saya,” ujar Ketua PN tersebut saat berbincang melalui sambungan telepon dengan DANDAPALA pada Selasa (15/7/2025).
Kisah ini bermula ketika ia mendapatkan promosi jabatan untuk pindah tugas ke daerah baru. Setelah kabar itu beredar, staf yang diutus oleh Bupati mendatanginya dan menyodorkan amplop sebagai “uang jalan”. Namun, pemberian itu langsung ditolak.
“Saya tolak langsung saat itu juga,” ungkapnya.
Ia menjelaskan kepada utusan tersebut bahwa dirinya dilarang menerima pemberian semacam itu dan meminta agar pesan tersebut disampaikan kepada Bupati. Tak lama kemudian, ia juga menemui Bupati secara langsung untuk menjelaskan alasannya, yang menurutnya diterima dengan baik.
“Pak Bupati bisa memahami penjelasan saya,” katanya.
Meski sudah menolak pemberian di tempat, Ketua PN tersebut tetap melaporkan kejadian ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA), sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas laporan itu, Bawas memberikan apresiasi melalui Pengumuman Nomor: 2817/BP/PENG.HM1.1.1/VII/2025, yang mencatat penolakan gratifikasi pada Triwulan II tahun 2025.
Ditanya soal isi amplop tersebut, Ketua PN itu mengaku tak sempat melihat. “Saya tidak sempat buka, tapi kabarnya isinya sekitar Rp 10 juta,” ujarnya.
Dalam pengumuman yang sama, disebutkan bahwa total 64 orang dari lingkungan peradilan mendapat penghargaan karena menolak gratifikasi. Mereka terdiri dari berbagai jabatan seperti Hakim Agung, pimpinan pengadilan, panitera, sekretaris, hingga staf teknis.
Pelaporan gratifikasi ini dilakukan melalui aplikasi GOL KPK sesuai Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019.
Beberapa pejabat yang juga menerima apresiasi antara lain Brigjen (Purn) Dr. Tama Ulinta Tarigan (Hakim Agung Militer MA), Sugiyanto, S.H., M.H. (Sekretaris MA dan Plt. Kepala Bawas MA), serta Hasanudin, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Dirjen Badilum). (Red)
