Jakarta, restorasihukum.com — Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., menegaskan bahwa integritas adalah harga mati bagi setiap hakim, terutama hakim ad hoc yang merupakan bagian dari amanat reformasi hukum di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi dalam tubuh lembaga peradilan.
“Hakim harus berubah. Tidak ada toleransi bagi yang korupsi. Jangan sampai irah-irah putusan yang sakral ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ diganti menjadi ‘Demi Keadilan Berdasarkan Keuangan Yang Maha Kuasa’. Jangan! Jangan menjual Tuhan,” tegas Ketua MA.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara pembinaan nasional kepada lebih dari 400 hakim ad hoc dari berbagai lingkungan peradilan, seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan HAM, yang digelar di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Jumat, 25 Juli 2025.
Hadir dalam acara tersebut jajaran Pimpinan MA, antara lain:
-
Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Suharto;
-
Ketua Kamar Pengawasan, Dwiarso Budi Santiarto;
-
Ketua Kamar Pidana, Prim Haryadi;
-
Ketua Kamar Pembinaan, Syamsul Maarif;
-
serta pejabat eselon I dan II, termasuk Sekretaris MA, Dirjen Badilum, dan Panitera Muda MA.
Prof. Sunarto mengingatkan bahwa jabatan hakim membawa konsekuensi besar, baik di dunia maupun di akhirat, karena menyangkut nasib dan hak hidup seseorang. Oleh karena itu, ia meminta seluruh hakim ad hoc untuk menjaga profesionalisme dan menghindari penyimpangan, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.
“Tugas bapak ibu sangat mulia. Hakim bisa menentukan hak hidup orang. Jangan dirusak karena kebutuhan atau karena rakus,” tegasnya.
Ia juga mengkritik gaya kepemimpinan yang menuntut untuk dilayani. Menurutnya, pimpinan saat ini harus menjadi contoh dalam melayani, bukan meminta pelayanan.
“Pimpinan sekarang nggak perlu dilayani. Buat apa? Pimpinan itu wajib melayani, bukan dilayani,” ujarnya.
Merespons kejadian beberapa waktu lalu yang melibatkan hakim ad hoc dalam kasus hukum, Ketua MA mengingatkan agar hal tersebut menjadi yang terakhir.
“Saya minta, yang terjadi di Pengadilan Jakarta Pusat itu yang terakhir. Apakah sanggup?” tanya Sunarto disambut jawaban serempak dari seluruh peserta, “Sanggup!”
Prof. Sunarto juga mengajak seluruh hakim ad hoc tingkat kasasi yang turut hadir untuk terus menegakkan integritas di semua lini peradilan dan tidak tergoda oleh kekuasaan maupun uang.
Pembinaan ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk memperkuat kapasitas, akuntabilitas, dan nilai etik para hakim, demi mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, profesional, dan dipercaya publik. (Red)
