Jakarta, restorasihukum.com – Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung, Dr. Sobandi, S.H., M.H., menerima kunjungan 130 peserta Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 yang merupakan para kepala desa dan lurah terbaik dari berbagai daerah di Indonesia.
Para peserta sebelumnya telah mengikuti Peacemaker Training pada Juni lalu sebagai bagian dari program pembentukan juru damai di tingkat desa dan kelurahan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Mahkamah Agung, Sobandi menegaskan pentingnya peran para peserta sebagai juru damai nonlitigasi dalam menyelesaikan berbagai konflik kemasyarakatan.
“Kami berharap Bapak Ibu dapat menjadi penyelesai sengketa di masyarakat. Ketika terjadi persoalan, bisa segera dituntaskan melalui pendekatan damai dan solusi yang saling menguntungkan,” ujar Kepala BUA saat menyambut rombongan.
Ia menyampaikan bahwa kehadiran juru damai di tingkat desa dan kelurahan mampu mempercepat penyelesaian sengketa tanpa harus membawa masyarakat ke jalur pengadilan.
“Dengan peran Bapak Ibu sebagai peacemaker, masalah yang sebelumnya bisa berlarut hingga bertahun-tahun dapat diselesaikan hanya dalam hitungan jam, hari, atau paling lama beberapa bulan,” jelasnya.
Selain silaturahmi, kunjungan ini juga bertujuan menambah wawasan para peserta mengenai tugas konstitusional Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi yudikatif.
Sementara itu, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Constantinus Kristomo, menilai kunjungan tersebut memiliki nilai strategis bagi para juru damai desa dan kelurahan.
“Terima kasih atas dedikasi teman-teman sebagai juru damai. Saya yakin materi yang disampaikan Mahkamah Agung akan sangat bermanfaat dalam mendukung tugas tersebut,” ujar Constantinus.
Program PJA 2025 diharapkan dapat memperkuat jaringan juru damai di tingkat akar rumput serta mendukung upaya penyelesaian sengketa secara cepat dan efektif.(Red)
