Bekasi, restorasihukum.com – Tim Media bergegas turun di lokasi untuk mencari bukti bukti di lokasi Mega Proyek Meikarta yang diduga terkena banjir atau genangan air pada Selasa (24/10) siang sekitar pukul 14.00 WIB, setelah adanya informasi akan genangan air yang ada diwilayah tersebut tersebut.
Seoarang Security yang ditemuitim Media , sedang melakukan pemantauan, membenarkan adanya banjir atau genangan air tersebut. “Iya tapi udah surut,” singkatnya.
Sementara brosur maupun pernyataan dari Pihak Pengembang Meikarta, luas kota yang dijanjikan akan menjadi terindah, dengan fasilitas terlengkap di Asia Tenggara itu mencapai 500 hektar. Luas Meikarta kira-kira kurang lebih sedikit lebih luas dari kampus Universitas Indonesia (UI) di Depok, Jawa Barat, seluas 320 hektar.
Sementara ini Lippo menjelaskan sudah menguasai tanah seluas 360 hektar di kawasan Cikarang, Bekasi. Mereka sudah mengajukan perizinan seluas 140 hektar dan yang diperkenankan untuk pemukiman, hanya 84 hektar.
Jadi hanya 16.8% dari luas lahan yang dijanjikan dalam brosur.Kalau dilihat ini sangat terlihat keaneh, lebih tepatnya tanda tanya besar dari kota Meikarta. Mereka menjual sebuah “kota” yang lahannya saja belum jelas dan izinnya belum ada. Wajar bila kemudian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkhawatirkan nasib konsumen yang sudah terlanjur memesan.
Mungkinkah angan angan Lippo dapat mewujudkan mimpi-mimpi para pembeli seperti yang mereka janjikan? Untuk mewujudkan mimpi menjadi seperti kota-kota dunia tersebut menjadi nyata, Lippo memerlukan tanah ribuan hektar. Luas lahan yang mereka kuasai saat ini hanya seluas 140 hektar itupun kata pihak pengembang Meikarta.
Sungguh sangat Wajar jika kemudian muncul kecurigaan terhadap pemerintah Bekasi yang mengajukan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) ke Pemprov Jabar. Dalam RDTR tersebut terdapat rencana alih fungsi lahan pertanian dan sawah irigasi teknis seluas 6.000 hektar.
Untuk apa dan untuk siapa alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman tersebut. Apa ini ada kaitannya dengan Meikarta yang mau membangun kota “kelas dunia?” Bau permainan kotor dan mejijikan sangat menyengat di balik rencana Pemkab Bekasi itu.
RDTR Pemkab Bekasi langsung ditolak mentah mentah oleh pihak Pemprov Jabar. “Apa alasannya. Untuk apa alih fungsi itu dan dimana penggantinya?” tanya Wagub Jabar Deddy Mizwar yang juga Kepala Badan Koordinasi dan Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
Pemprov Jabar, tegas Deddy Mizwar, bukan anti investasi. Namun semua aturan harus ditaati dan ditegakkan. Bila semua pemilik modal dibiarkan membangun tanpa mengindahkan peraturan, maka pembangunan suatu kota atau daerah akan menjadi amburadul.Sampai tahun 2014 area pertanian di Kabupaten Bekasi tinggal 96.288 hektar.
Luas lahan untuk produksi pertanian terus mengalami penurunan seiring terjadinya alih fungsi lahan, yang mengubah sawah menjadi pemukiman, perniagaan, hingga industri.
Dinas Pertanian Bekasi mencatat, setiap tahun produksi padi mengalami penurunan sekitar 6,12%. Penurunan produksi akan meningkat bila terjadi bencana seperti banjir besar atau kemarau panjang.Kehadiran Kota Meikarta dipastikan akan mengurangi secara signifikan area pertanian di Bekasi.
Masalah Meikarta juga tidak hanya sebatas belum adanya izin dari Pemprov Jabar. Munculnya sebuah kota di kawasan tersebut menyalahi rencana tata ruang metropolitan Bodekarpur (Bogor, Depok, Karawang, Puncak Cianjur).
Bodebekarpur merupakan satu kawasan metropolitan yang titik beratnya adalah kawasan industri. Mayoritas industri manufaktur Indonesia berada di Jabar, sebagian besar berada di Kabupaten Bekasi. Kalau tiba-tiba kemudian menyembul sebuah kota baru di kawasan itu, jelas akan merusak tata ruang. Selain itu dari sisi konsumen juga akan sangat dirugikan.
Kawasan industri punya dampak lingkungan yang serius terhadap kawasan pemukiman di sekitarnya. Implikasi pada polusi udara, pencemaran air tanah karena limbah industri, tingkat kebisingan suara dan problem transportasi banyaknya kendaraan angkutan berat yang melintas.dan kebanjiran pasti ada.
Jika kalau Lippo bersedia melakukan penyesuaian dan sinkronisasi, maka Meikarta bukan lagi sebuah kota baru seperti yang dijanjikan. Meikarta menjadi sebuah kota industri, tak beda dengan kota-kota lainnya seperti kawasan Jababeka di Cikarang, kawasan MM2100 di Cibitung Dll.
Untuk Lippo ada dua pilihan. Pertama, mengubah rencananya membangun sebuah kota impian model Elysium, menjadi kota industri. Kedua, menunggu perubahan kekuasaan di Pemprov Jabar.
Pilkada Jabar akan dilaksanakan 27 Juni 2018. Bila Deddy Mizwar tidak terpilih kembali, maka terbuka peluang untuk bagi Lippo untuk meneruskan rencananya. Lippo tinggal memilih siapa lawan Deddy Mizwar yang bisa diajak kompromi atau setidaknya bisa diajak kerjasama.
Pintu masuk permainan seperti pilkada, menjadi pintu celah yang terbuka bagi para pemodal besar untuk beternak penguasa. Kota Meikarta mengingatkan kita pada tarik menarik kepentingan bisnis dan politik rezim Kotor yang didukung salah seorang Pejabat pemerintah pusat, melawan rakyat kecil, nelayan yang didukung masyarakat madani, seperti pada kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta.(red)
