Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meminta seluruh menteri Kabinet Merah Putih segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pemulihan di wilayah terdampak bencana. Hal tersebut disampaikan saat rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Kamis (15/01/2026).
Tito menegaskan, percepatan pemulihan perlu difokuskan pada sektor pemerintahan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta sosial ekonomi yang hingga kini belum sepenuhnya pulih.
“Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, ini tolonglah ini bisa dibantu supaya mereka bisa hidup kembali, terutama pasarnya, warung-warungnya, UMKM-nya. Ini perlu kerja keras,” ujar Tito.
Rapat koordinasi yang berlangsung hampir empat jam tersebut membahas sejumlah indikator pemulihan bencana di tiga provinsi terdampak di Sumatra. Sejumlah sektor strategis, seperti tata kelola pemerintahan, layanan kesehatan dan pendidikan, akses transportasi darat, serta pemulihan ekonomi dan sosial, dinilai masih membutuhkan percepatan, khususnya di daerah dengan dampak paling parah.
Dalam kesempatan itu, Tito menekankan pentingnya semangat gotong royong sebagai kunci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia optimistis sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah dapat mempercepat pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tito juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai lembaga nonpemerintah yang telah aktif membantu masyarakat terdampak, terutama di wilayah pegunungan Aceh. Sejumlah lembaga tersebut antara lain Dompet Dhuafa, Palang Merah Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
“Saya banyak ketemu mereka di gunung-gunung, di Bener Meriah, Aceh, Aceh Tamiang. Mereka bekerja tanpa banyak pemberitaan, tetapi sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Tito.
Tito menargetkan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dapat rampung sebelum bulan Ramadan. Upaya percepatan dilakukan melalui pembersihan kawasan terdampak serta pengurangan jumlah pengungsi dengan memberikan bantuan bagi rumah rusak ringan dan sedang agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggal masing-masing.
Sementara itu, bagi warga dengan rumah rusak berat, pemerintah mendorong pemindahan ke hunian sementara (huntara). Sebagian masyarakat juga telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk menempati rumah kerabat atau menyewa tempat tinggal sementara.
“Nah, itu yang kita harapkan dari Menteri Sosial, bisa menambahkan dari anggaran bencana maupun nonbencana, termasuk PKH dan bantuan ekonomi rumah tangga. Kalau itu dibantu, ini akan cepat selesai,” jelas Tito.
Adapun untuk wilayah Aceh, Tito menilai penanganan pascabencana memerlukan upaya lebih besar karena masih banyak permukiman warga yang tertimbun lumpur. Oleh karena itu, fokus utama diarahkan pada pembersihan lumpur dan normalisasi muara sungai.
“Kunci utamanya pembersihan lumpur. Kalau lumpur sudah dibersihkan dan sungainya dikerok, penanganannya akan jauh lebih mudah. Kalau ada tambahan pasukan TNI-Polri dan sekolah kedinasan, saya yakin dua minggu bisa selesai,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah menteri koordinator, antara lain Menko PMK Pratikno, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Polkam Djamari Chaniago, serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Hadir pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Dari daerah, tampak Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.(Red)
