Batam, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan realisasi pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun kepada pemerintah daerah (Pemda) di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Alokasi Tambahan TKD dan Pemanfaatannya serta pembahasan alokasi anggaran untuk rumah rusak ringan dan rusak sedang, yang digelar secara virtual dari Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (21/01/2026).
Langkah ini bertujuan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah tersebut.
Mendagri menjelaskan, pengembalian TKD tersebut merupakan hasil rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Sabtu (17/01/2026). Dalam rapat itu, diputuskan pengembalian TKD bagi seluruh kabupaten dan kota di ketiga provinsi terdampak.
“Keputusan politik sudah diambil oleh Presiden dan bersifat final. Kita semua sebagai eksekutor harus melaksanakannya dengan baik,” ujar Tito.
Ia menegaskan, pengembalian TKD tidak hanya diperuntukkan bagi daerah yang terdampak langsung bencana, melainkan mencakup seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menghadapi kondisi darurat.
“Intinya adalah membantu daerah bencana dengan memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah,” ujarnya.
Mendagri meminta agar tahap pertama pengembalian TKD segera direalisasikan agar Pemda dapat langsung memenuhi kebutuhan mendesak di lapangan. Untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, Kemendagri akan menerbitkan surat edaran sebagai pedoman pemanfaatan dana tersebut, khususnya untuk penanganan dan mitigasi bencana.
Selain itu, daerah yang tidak terdampak langsung diminta memanfaatkan pengembalian TKD untuk langkah pencegahan dan pengendalian risiko, termasuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Untuk daerah yang tidak terdampak bencana, gunakan anggaran ini untuk antisipasi dan pencegahan bencana serta dampaknya di daerah masing-masing,” tambahnya.
Mendagri juga mengingatkan seluruh Pemda agar menggunakan dana pengembalian TKD secara akuntabel dan sesuai peruntukan. Ia menegaskan tidak boleh ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut.
“Jangan sampai dikorupsi atau diselewengkan. Jika dana bencana digunakan untuk kepentingan lain dan berhadapan dengan penegak hukum, saya yakin Presiden akan sangat marah,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Sekjen Kemensos Robben Rico, Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Kemenkeu Subandono, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya.(Red)
