Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan arahan kepada kepala daerah untuk membatasi perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) baik di dalam negeri maupun luar negeri, sebagai bagian dari upaya transformasi budaya kerja yang lebih efisien.
Dalam Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, Mendagri meminta pengurangan perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen, sedangkan perjalanan dinas luar negeri dikurangi hingga 70 persen. Kepala daerah juga diminta menurunkan jumlah rombongan dan frekuensi perjalanan dinas.
“Gubernur, bupati, wali kota kita minta untuk melaksanakan perhitungan penghematan anggaran masing-masing sebagai dampak dari perubahan budaya kerja yang lebih efektif efisien ini, dan penghematan tersebut digunakan dalam rangka membiayai program prioritas pemerintah daerah,” ujar Tito pada Selasa (31/3/2026).
Selain itu, kepala daerah diminta membatasi penggunaan kendaraan dinas jabatan maksimal 50 persen, dengan disarankan memanfaatkan kendaraan listrik, transportasi umum, sepeda, dan moda transportasi ramah lingkungan lainnya.
Mendagri Tito juga menekankan agar rapat, bimbingan teknis, seminar, dan konferensi dilakukan secara daring atau hibrida. Kepala perangkat daerah diminta mengawasi pelaksanaan transformasi budaya kerja, termasuk pengelolaan WFH (work from home) ASN. ASN yang bekerja dari rumah diwajibkan mematikan perangkat elektronik, AC, lampu, dan peralatan listrik lainnya, serta memastikan kondisi ruangan kantor aman.
Instruksi ini juga bertujuan mendorong efisiensi anggaran daerah. Mendagri meminta kepala daerah menghitung penghematan anggaran dari implementasi budaya kerja yang lebih efektif dan efisien, lalu memanfaatkan hasilnya untuk program prioritas pemerintah daerah, khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Langkah ini merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah yang sebelumnya telah menerapkan WFH bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta penggunaan sumber daya.(Red)
