Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk terus mengejar target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 bersama seluruh kepala daerah yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Menurut Mendagri Tito, realisasi belanja pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Target pendapatan tentunya diharapkan bisa 100 persen atau mendekati itu. Kalau ada pendapatan yang lebih, itu pasti prestasi. Dan kemudian belanja juga diharapkan bisa didorong tinggi,” ujar Mendagri.
Mendagri menjelaskan bahwa tingginya belanja pemerintah akan meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga berdampak pada penguatan daya beli dan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga sendiri merupakan kontributor utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja pemerintah juga berperan sebagai stimulus bagi sektor swasta agar tetap bergerak aktif.
Ia menegaskan pentingnya peran sektor swasta, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. “Daerah yang swastanya hidup pasti pertumbuhan ekonominya akan tinggi, dan kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan bertambah,” ujarnya.
Berdasarkan data per 30 November 2025, total realisasi pendapatan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, tercatat mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35 persen. Sementara total realisasi belanja daerah mencapai Rp1.082 triliun atau 75,43 persen.
Mendagri berharap angka tersebut terus meningkat hingga akhir Desember 2025, mengingat pada 31 Desember 2024 realisasi pendapatan seluruh daerah mencapai Rp1.367 triliun atau 97,29 persen, dan realisasi belanja sebesar Rp1.365 triliun atau 91,72 persen.
“Mudah-mudahan saja di akhir Desember nanti angkanya lebih baik lagi, lebih tinggi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga memaparkan daerah-daerah dengan realisasi APBD tertinggi dan terendah. Ia memberikan apresiasi kepada daerah dengan kinerja realisasi APBD yang baik, sekaligus mengingatkan daerah dengan realisasi rendah agar segera melakukan langkah percepatan.
Untuk tingkat provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi tercatat Bali, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Maluku Utara, Jawa Timur, Papua Selatan, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, dan Sumatera Barat. Di tingkat kabupaten antara lain Sumbawa Barat, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, Banjar, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Bojonegoro, Batang, dan Tana Tidung. Sementara di tingkat kota meliputi Banjarbaru, Banjarmasin, Denpasar, Solok, Pekalongan, Bukittinggi, Payakumbuh, Tangerang Selatan, Kediri, dan Tangerang.
Adapun daerah dengan realisasi pendapatan terendah di tingkat provinsi antara lain Riau, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Maluku, Kalimantan Utara, Papua Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah. Di tingkat kabupaten meliputi Halmahera Barat, Aceh Tenggara, Halmahera Utara, Manggarai Timur, Sorong Selatan, Yalimo, Kuantan Singingi, Sorong, Pulau Taliabu, dan Lingga. Sedangkan di tingkat kota antara lain Dumai, Lubuklinggau, Bandar Lampung, Lhokseumawe, Langsa, Sorong, Ternate, Kupang, Sabang, dan Tual.
Sementara itu, untuk realisasi belanja tertinggi di tingkat provinsi ditempati Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, Bali, Papua Pegunungan, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Di tingkat kabupaten meliputi Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Probolinggo, Bengkayang, Melawi, Deiyai, Waropen, Tangerang, Buleleng, dan Gorontalo Utara. Sedangkan di tingkat kota yakni Sukabumi, Banjar, Serang, Sawahlunto, Cimahi, Yogyakarta, Banda Aceh, Jambi, Semarang, dan Pariaman.
Adapun daerah dengan realisasi belanja terendah di tingkat provinsi antara lain Papua Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Papua Selatan, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Papua Barat, dan Jambi. Untuk tingkat kabupaten yakni Kutai Barat, Badung, Sorong Selatan, Pulau Taliabu, Dogiyai, Teluk Bintuni, Tana Tidung, Barito Utara, Mappi, dan Kepulauan Aru. Sementara di tingkat kota meliputi Subulussalam, Bandar Lampung, Gunungsitoli, Pagaralam, Pematangsiantar, Lubuklinggau, Tarakan, Bontang, Bengkulu, dan Lhokseumawe.
Mendagri berharap seluruh daerah dapat memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk mempercepat realisasi APBD demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(Red)
