Jakarta, restorasihukum.com — Kemandirian peradilan kini diuji tidak hanya oleh intervensi kekuasaan, melainkan oleh “arus informasi dan disinformasi yang bergerak lebih cepat daripada proses hukum itu sendiri.”
Gagasan pembentukan unit intelijen internal di Mahkamah Agung pertama kali dikemukakan oleh Akhmad Bangun Sujiwo dalam artikel “Menggagas Unit Intelijen Mahkamah Agung, sebagai respons atas kebutuhan MA memiliki mekanisme deteksi dini terhadap ancaman kelembagaan. Ia menyoroti bahwa selama ini MA kerap bergantung pada informasi dari lembaga lain, yang “berpotensi melemahkan independensi peradilan,” terutama dalam isu keamanan hakim, pelaksanaan eksekusi, dan risiko kelembagaan.
Menurut Sujiwo, unit intelijen internal di MA harus berfungsi mendukung pelaksanaan putusan, mengamankan aparatur peradilan, membantu pengawasan internal, dan menjaga integritas lembaga dari ancaman non-yudisial. Ia menyebut bahwa keberadaan intelijen tidak perlu dipahami secara militeristik atau represif, melainkan sebagai “indra kewaspadaan” kelembagaan.
Kemandirian hakim memang mutlak, tetapi tanpa perlindungan intelijen, kemandirian bisa rapuh. Ketika data perkara diretas, reputasi hakim dikoyak kabar bohong, atau tekanan sosial menimbulkan opini keliru, maka independensi yang dibangun selama bertahun-tahun bisa runtuh dalam hitungan jam.
Disinilah urgensi pembentukan Badan Intelijen Mahkamah Agung (BIMA). Fungsi yang diusulkan mencakup mendeteksi ancaman terhadap hakim dan institusi, antisipasi serangan siber, dan menjaga wibawa lembaga dari distorsi publik yang merugikan keadilan.
Mahkamah Agung sendiri telah mengakui ancaman terhadap hakim meningkat, dan langkah pengamanan dasar telah dilakukan melalui Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2020. Namun perlindungan tersebut masih bersifat reaktif. Di sinilah intelijen yudisial perlu hadir secara preventif dan prediktif.
BIMA dirancang untuk bersinergi dengan Badan Pengawasan MA (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY). Bila Bawas MA menangani pengawasan internal secara administratif, dan KY menjaga aspek etik publik, BIMA akan melengkapi keduanya dengan pendekatan intelijen strategis.
Dalam ekosistem itu, Bawas tetap menjadi “mata etik” internal, BIMA sebagai “indra kewaspadaan” terhadap ancaman sebelum muncul, dan KY bertugas sebagai “penjaga moral eksternal” yang memastikan pengawasan berjalan selaras dengan prinsip kehormatan dan transparansi.
Dalam transformasi sistem pengawasan terpadu ini, Mahkamah Agung memperkuat fondasi peradilan yang bukan hanya mampu memutus sengketa, tetapi juga menjaga dirinya dari guncangan informasi, serangan digital, dan tekanan publik yang bisa merusak keadilan.(Red)
