Jakarta, restorasihukum.com – Pesan moral yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, bukan sekadar wejangan bagi para hakim baru. Lebih dari itu, pesan tersebut menjadi pengingat abadi bagi seluruh aparatur peradilan bahwa keadilan sejati hanya bisa ditegakkan di atas dasar integritas yang kuat.
Dalam kesempatan memberikan pembinaan kepada para hakim Angkatan IX MA, penulis sebagai bagian dari institusi peradilan merasakan betapa dalam dan menyentuhnya pesan tersebut. Selama lebih dari lima tahun bertugas sebagai Hakim Ad Hoc Perikanan di Pengadilan Negeri Merauke dan kini memasuki periode penugasan kedua, penulis semakin menyadari pentingnya integritas sebagai panduan etis dalam menjalankan tugas, khususnya di peradilan perikanan.
Merauke, sebagai wilayah perbatasan paling timur Indonesia, memiliki tantangan tersendiri. Selain berbatasan langsung dengan negara lain, daerah ini menjadi pusat aktivitas perikanan dan konservasi laut, yang tak jarang menimbulkan berbagai kepentingan. Dalam situasi seperti ini, independensi hakim kerap diuji oleh tekanan dan godaan, baik yang tersirat maupun terang-terangan.
Karenanya, pernyataan Ketua MA bahwa integritas adalah ujian seumur hidup bagi seorang hakim bukanlah sekadar slogan. Setiap keputusan di ruang sidang, sekecil apa pun perkara yang ditangani, merupakan ujian terhadap martabat dan legitimasi peradilan. Integritas menjadi benteng utama agar hakim tak terjerumus dalam kompromi moral yang bisa menggerus kepercayaan publik.
Peradilan perikanan saat ini juga dihadapkan pada tantangan baru, khususnya di era digital. Derasnya arus informasi, maraknya pemberitaan daring, dan kuatnya opini publik di media sosial sering kali menciptakan persepsi sebelum perkara disidangkan. Dalam konteks ini, hakim harus bijak dan tegar menjaga objektivitas.
Sebagaimana disampaikan Ketua MA, profesi hakim adalah profesi sunyi, jauh dari gemerlap namun sarat tanggung jawab. Putusan hakim bukan hanya berdasarkan aturan hukum, tetapi juga hasil dari perenungan mendalam, demi mewujudkan keadilan substantif, keberlanjutan sumber daya alam, dan kepastian hukum bagi semua pihak.
Dalam menjalankan tugas di daerah terpencil seperti Merauke, rasa memiliki terhadap lembaga peradilan menjadi sumber semangat tersendiri. Arahan agar hakim memiliki rasa tanggung jawab terhadap Mahkamah Agung memiliki arti yang sangat dalam. Setiap tindakan, putusan, hingga perilaku hakim, bahkan di pelosok sekalipun, mencerminkan wibawa institusi di mata publik.
Sebagai Hakim Ad Hoc, penulis mengapresiasi perhatian Mahkamah Agung terhadap kesejahteraan dan pembinaan etik para aparaturnya. Dukungan ini semakin menguatkan komitmen untuk terus menjaga integritas dan menjalankan amanah secara lurus.
Seperti harapan Ketua MA, para hakim, termasuk di wilayah perbatasan, harus mampu menjadi bagian dari pembangunan peradilan yang berintegritas dan bermartabat. Bagi penulis, integritas bukan hanya semboyan, melainkan napas dalam pengabdian sehari-hari baik di dalam maupun di luar ruang sidang.
Semoga setiap langkah pengabdian ini selalu mendapat bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa, agar kami tetap konsisten menjaga marwah keadilan demi masyarakat, bangsa, dan negara. (Red)
