Jakarta, restorasihukum.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil meraih peringkat pertama secara nasional dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) RI. Dalam penilaian tersebut, Polri memperoleh skor 98,90 dengan predikat Informatif, tertinggi pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LNNK).
Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana Polri menempati posisi kedua. Hasil tersebut sekaligus menegaskan Polri sebagai badan publik nonkementerian dengan tingkat keterbukaan informasi terbaik di tingkat nasional.
Pada puncak acara Anugerah KIP 2025, penghargaan tertinggi Arkana Wiwarta Prajanugraha sebagai Badan Publik Terbaik Nasional diterima oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang diwakili oleh Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo. Penyerahan penghargaan turut disaksikan oleh Kadivhumas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho beserta jajaran Divisi Humas Polri.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri serta pihak-pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam peningkatan layanan informasi publik. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat yang harus terus dijaga.
“Alhamdulillah, Polri berhasil meraih peringkat pertama setelah sebelumnya berada di peringkat kedua. Terima kasih atas masukan dan koreksi yang terus diberikan. Ini menjadi apresiasi sekaligus tantangan dan tanggung jawab bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi publik,” ujar Kapolri.
Penilaian Monev KIP 2025 dilaksanakan melalui sejumlah tahapan, meliputi penilaian mandiri, verifikasi faktual, uji akses informasi, presentasi publik, hingga penetapan hasil akhir. Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Dr. Donny Yoesgiantoro, menilai keberhasilan Polri mencerminkan kinerja yang konsisten dan terukur dalam penyelenggaraan layanan informasi publik serta penerapan prinsip transparansi secara menyeluruh.
Dengan capaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola informasi publik yang akuntabel, mudah diakses, dan responsif, sebagai bagian dari upaya meningkatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat.(Red)
