Jakarta, restorasihukum.com — Kesejahteraan hakim tidak hanya soal gaji atau fasilitas, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan dukungan psikososial yang memadai. Hal ini disampaikan Prof. Daniela Cavallini dari Universitas Bologna dalam webinar internasional bertajuk “Status dan Kesejahteraan Hakim: Perbandingan Indonesia–Italia dan Negara Lain” yang digelar Komisi Yudisial RI, Selasa (30/9).
Mengutip laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) tahun 2022, Cavallini menegaskan bahwa integritas hakim berkorelasi erat dengan kesejahteraan menyeluruh — mencakup aspek psikologis, sosial, dan lingkungan kerja yang sehat.
“Integritas hakim tidak bisa dijaga hanya dengan insentif ekonomi. Dibutuhkan dukungan psikologis, lingkungan kerja yang sehat, serta struktur disiplin yang kuat,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan moderator soal apakah rendahnya gaji berkaitan dengan pelanggaran etik di Italia, Cavallini menyatakan tidak ada hubungan langsung antara keduanya. Ia menekankan bahwa integritas justru terbentuk dari sistem etik dan disiplin yang transparan.
Sebagai contoh, Cavallini menyebut hakim di Italia dilarang terlibat dalam kegiatan politik. Namun, aktivitas akademik seperti mengajar atau menulis masih diperbolehkan, dengan keterlibatan organisasi tertentu harus mendapat persetujuan khusus.
Ia juga menyoroti peran Disciplinary Commission di bawah Superior Council of the Magistracy yang memastikan proses penegakan disiplin di Italia berjalan adil dan transparan. Di luar aspek formal, Cavallini menyebut mentoring antar sesama hakim dan distribusi beban kerja yang seimbang turut berkontribusi besar dalam menjaga independensi dan profesionalisme.
Pandangan ini sejalan dengan rekomendasi UNODC yang menempatkan judicial well-being sebagai fondasi penting bagi sistem peradilan yang independen dan dapat dipercaya publik.(Red)
