Sorong, Papua Barat Daya, restorasihukum.com – Mantan Wali Kota Sorong dua periode, Lambert Jitmau, memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri (PN) Sorong, Selasa (9/9/2025), dalam perkara sengketa lahan yang dikenal sebagai kasus “Tipu-tipu Abunawas”.
Jitmau dihadirkan sebagai saksi untuk mengklarifikasi legalitas dokumen izin reklamasi seluas 12 hektare di wilayah Tampagaram, Suprau, Kota Sorong, yang digunakan oleh penggugat Paulus George Hung alias Ting-ting Ho alias Mr. Ching sebagai dasar klaim kepemilikan tanah.
Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, Jitmau menegaskan bahwa dokumen reklamasi yang dimaksud tidak sah. “Saya pastikan dokumen-dokumen izin reklamasi di Tampagaram itu palsu. Saya tidak pernah mengeluarkan izin prinsip reklamasi di sana,” ujar Jitmau, yang menjabat Wali Kota Sorong periode 2012–2023.
Sumber: restorasihukum.com
Ia menyebut tidak pernah menandatangani tiga dokumen penting yang diklaim sebagai dasar hukum reklamasi: SK Wali Kota Sorong No. 188.45/122/2013 tertanggal 4 November 2013, SK No. 545/158/2014 tertanggal 15 Desember 2014, dan izin reklamasi No. 556.1/05 tertanggal 26 Oktober 2016. Menurutnya, keberadaan dokumen tersebut baru ia ketahui saat perkara ini mulai disidangkan.
“Saya baru tahu saat perkara ini bergulir beberapa bulan terakhir. Pokoknya dokumen itu palsu. Harus ditelusuri,” tegasnya.
Sebelum mengakhiri kesaksian, Jitmau meminta kuasa hukum penggugat, Mardin dan Albert Fransstio, agar Mr. Ching menemui dirinya secara langsung untuk mengklarifikasi dokumen tersebut. “Saya minta Mr. Ching datang menemui saya. Ini harus diklarifikasi,” katanya.
Dalam sidang yang turut menghadirkan lima saksi dari pihak tergugat, Samuel Hamonangan Sitorus, Jitmau kepada wartawan menyampaikan bahwa selama dua dekade dirinya membangun Kota Sorong, hanya satu izin reklamasi yang pernah ia keluarkan—yaitu izin prinsip reklamasi seluas 50 hektare di kawasan Tembok Berlin, pusat Kota Sorong.
“Selama dua periode menjabat, saya hanya keluarkan satu izin prinsip di Tembok Berlin. Tidak pernah di Suprau,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa prosedur perizinan reklamasi harus melalui permohonan langsung kepada wali kota, dilanjutkan kajian dari dinas teknis, barulah diterbitkan izin prinsip sebagai dasar perizinan lainnya. “Tanpa itu, izin reklamasi tidak bisa keluar,” jelasnya.
Menanggapi kemungkinan langkah hukum terkait dugaan pemalsuan dokumen, Jitmau mengaku akan mempertimbangkan pelaporan ke polisi setelah perkara perdata ini selesai. “Itu tahap kedua. Nanti setelah perkara ini selesai dulu. Tergantung niat baik saya juga,” ujarnya.
Jitmau menambahkan bahwa kasus ini penting diusut hingga tuntas, demi menyingkap siapa pihak yang berada di balik penerbitan dokumen reklamasi palsu. Ia juga menyinggung perlunya saling menghormati antar masyarakat, termasuk menghargai kontribusi Labora Sitorus dalam membangun Papua.(Red)
