Wamena, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini ia sampaikan saat meninjau langsung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Kebun Biologi LIPI, Gunung Susu, Kabupaten Jayawijaya, pada Jumat (16/5/2025).
“Setelah adanya gubernur definitif, pembangunan infrastruktur seperti kantor gubernur dan fasilitas pemerintahan lainnya harus segera dilaksanakan,” ujar Ribka.
Dalam kunjungan tersebut, Ribka didampingi oleh pejabat Kemendagri, perwakilan dari sejumlah kementerian/lembaga, serta anggota Komisi II DPR RI yang selama ini aktif terlibat dalam proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan lokasi dan mendorong percepatan pembangunan fisik pusat pemerintahan.
Ribka mengungkapkan bahwa saat ini banyak DOB, termasuk Papua Pegunungan, masih memanfaatkan bangunan pinjaman dari pemerintah daerah sebelumnya. Karena itu, pembangunan gedung-gedung penting seperti kantor gubernur, kantor dinas, DPR Papua Pegunungan, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) menjadi prioritas untuk mendukung pelayanan publik secara optimal.
Ia menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Gubernur Papua Pegunungan yang memilih kawasan Gunung Susu sebagai lokasi baru KIPP. Lahan ini dinilai strategis, aman, dan sah secara hukum, karena telah dihibahkan oleh Pemkab Jayawijaya kepada pemerintah provinsi.
“Kita akan bantu proses ini. Kami dari Kemendagri siap mendampingi, makanya saya datang bersama dua direktur jenderal. Jadi, kami sudah siap 100 persen,” ucap Ribka.
Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menjelaskan bahwa pemindahan lokasi dari Walesi ke Gunung Susu dilakukan karena pertimbangan keamanan dan ketersediaan lahan. Lokasi lama masih bermasalah dengan sengketa tanah adat, sedangkan Gunung Susu merupakan lahan milik pemerintah daerah yang bebas dari persoalan hukum.
“Tanah ini diserahkan sejak tahun 1993. Saya tahu persis karena saat itu saya menjabat sebagai Ketua DPR Kabupaten Jayawijaya. Ini lahan pemerintah yang tidak bermasalah,” jelas John.
Ia menambahkan, pembangunan seluruh infrastruktur pemerintahan akan dibiayai oleh APBN, sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab menyediakan lahannya. John juga menegaskan bahwa proses pembangunan tidak akan merusak lingkungan sekitar. “Kami akan meratakan sebagian bukit di depan dan di situlah gedung pemerintahan akan dibangun,” ungkapnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan DOB berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Pegunungan.
Setibanya di lokasi, Ribka dan rombongan disambut dengan hangat oleh Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya serta masyarakat setempat. Sambutan dilakukan dengan salam khas pegunungan Papua: “Wa-Wa-Wa…!” sebagai bentuk penghormatan atas kedatangan rombongan, termasuk Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Giri Ramanda N. Kiemas. Kunjungan ini juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah pusat dan DPR RI. (Red)
