Berau, restorasihukum.com – Proyek pembangunan jalan di Rantau Panjang menuju Jalan Poros Mayang Mangurai, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian publik.
Proyek senilai Rp 22,09 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Berau 2025 ini tercatat di LPSE Pemkab Berau dengan nama paket “Pembangunan Jalan Kawasan Dari Rantau Panjang Menuju Jalan Poros Mayang Mangurai Kecamatan Teluk Bayur” (kode lelang 10037623000) dan kontrak ditandatangani pada 17 Juni 2025.Penyedia jasa pelaksana proyek adalah PT Karya Indah Permata.
Sorotan publik meningkat karena proyek ini dikerjakan oleh Cak Mus, kontraktor lokal yang disebut-sebut sebagai suami Syarifatul, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Berau sekaligus anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini memunculkan pertanyaan soal potensi benturan kepentingan, terutama karena sebagian trase proyek berada di lahan konsesi PT BJU.
Syarifatul: Proyek Didampingi Kejaksaan
Syarifatul menegaskan proyek tersebut telah melalui proses administrasi resmi dan dalam pendampingan Kejaksaan Negeri Berau.
“Proyek ini bukan fiktif. Ada RAB-nya, ada Pimpinan Proyek (Pimpro), dan juga dalam pendampingan Kejaksaan Negeri Berau,” ujar Syarifatul kepada Derap Kalimantan beberapa hari yang lalu.
“Pendampingan ini dilakukan agar prosesnya sesuai aturan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai administrasi. Jadi semua terbuka dan bisa dicek ke Kejaksaan, PUPR, maupun Pemda Berau,” tambahnya.
Namun hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Berau belum memberikan konfirmasi resmi terkait pendampingan tersebut.
Pendampingan Kejaksaan Tidak Menjamin Bebas Masalah
Sejumlah pengamat dan organisasi pers yaitu AKPERSI Kaltim menekankan bahwa pendampingan Kejaksaan bersifat konsultatif dan tidak otomatis menghilangkan risiko masalah hukum. Jika status lahan atau pengelolaan keuangan tidak sesuai aturan, proyek tetap berpotensi bermasalah.
“Pendampingan Kejaksaan biasanya bersifat konsultatif, bukan pengawasan teknis di lapangan. Jadi tanggung jawab hukum tetap pada pihak pelaksana dan PPK,” kata seorang pengamat kebijakan publik di Samarinda
Penelusuran media menemukan sebagian trase proyek berada di lahan konsesi PT BJU. Bila benar, proyek bisa menyalahi Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mewajibkan pembangunan APBD dilakukan di lahan milik pemerintah atau yang telah diserahkan secara resmi.
Proyek Lanjutan Senilai Rp 4,77 Miliar
Selain proyek utama, terdapat proyek lanjutan dengan kode 10094880000, berjudul “Lanjutan Pembangunan Jalan Dari Jalan Kawasan Rantau Panjang dan Kawasan Jalan Perkemahan Mayang Mangurai (APBD-P 2025)”, dengan pagu Rp 4,77 miliar. Tender proyek lanjutan berlangsung 28 Oktober–14 November 2025.
Pakar: Verifikasi Aset Harus Ditegakkan
Prof. Dr. Sutan Nasomal, pakar hukum administrasi negara, menekankan bahwa kejelasan status lahan wajib diverifikasi sebelum pekerjaan fisik dimulai.
“Kalau lahan belum tercatat sebagai aset pemerintah, maka BPKAD dan Dinas PUPR wajib memastikan ada dokumen serah terima atau berita acara hibah. Jika tidak, pekerjaan fisik bisa dianggap cacat administrasi,” ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal.
Hingga kini, meski proyek tercatat resmi di LPSE Pemkab Berau dan kontrak sah, belum ada bukti publik yang memastikan status lahan dan pendampingan Kejaksaan. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan verifikasi aset dalam setiap proyek infrastruktur, terutama bila melibatkan pejabat publik dan keluarganya, untuk menghindari dugaan benturan kepentingan dan kecurigaan publik.(Red)
