Jakarta, restorasihukum.com- Pada 26 September 2025 Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menggenjot realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Langkah ini dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.
“Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai target, perputaran uang melalui belanja daerah harus dimaksimalkan,” tegas Bima saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi realisasi APBD secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jumat (26/9).
Ia menekankan bahwa percepatan realisasi belanja daerah menjadi kunci dalam menggerakkan sektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat pembangunan infrastruktur. Bima pun menargetkan pada triwulan ketiga, realisasi belanja modal dan barang/jasa minimal mencapai 70 persen, sedangkan belanja pegawai minimal 75 persen.
Sumber: restorasihukum.com
“Ini adalah target minimal yang harus dicapai. Belanja daerah harus segera didorong agar tidak menghambat roda perekonomian,” ujarnya.
Meski realisasi pendapatan daerah secara umum menunjukkan tren positif, Bima menyoroti masih adanya daerah yang belum optimal dalam membelanjakan anggarannya. Ia mengingatkan bahwa pendapatan tinggi tidak akan berdampak signifikan jika belanja tidak segera direalisasikan.
Bima mengidentifikasi sejumlah faktor yang menjadi hambatan, mulai dari keterlambatan penetapan APBD, lambannya proses pengadaan barang dan jasa, hingga keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, ia meminta kepala daerah turun langsung memantau proses belanja di setiap organisasi perangkat daerah.
“Kami mendorong kepala daerah dan jajaran terkait untuk mempercepat pendataan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, agar realisasi belanja bisa maksimal,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Bima juga berdialog dengan perwakilan pemerintah daerah guna menggali persoalan yang dihadapi di lapangan serta merumuskan solusi percepatan serapan anggaran.(Red)
