Jakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mengingatkan seluruh pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Tanah Papua agar segera melengkapi persyaratan administrasi untuk penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) dalam waktu satu minggu. Pesan ini disampaikan Ribka kepada para kepala daerah di Papua, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota.
Ribka menjelaskan bahwa masih ada beberapa Pemda di Papua yang belum melengkapi dokumen penting seperti laporan pertanggungjawaban, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan dokumen pendukung lainnya untuk penyaluran dana Otsus.
“Khusus untuk Papua Barat, seluruh daerah belum memenuhi persyaratan administrasi, sehingga kami beri waktu satu minggu untuk segera berkonsultasi dan berkoordinasi,” ujar Ribka dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu (25/6/2025).
Ia menegaskan bahwa Pemda yang belum melengkapi dokumen administrasi akan diberikan batas waktu satu minggu. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam jangka waktu tersebut, Kemendagri akan mengeluarkan surat teguran resmi.
“Kami beri kesempatan agar daerah-daerah yang belum memenuhi persyaratan segera mewujudkannya, supaya anggaran Otsus bisa dicairkan,” tambah Ribka.
Ribka menegaskan bahwa dana Otsus adalah alokasi dari pemerintah pusat yang diperuntukkan mendukung kepentingan Orang Asli Papua (OAP), termasuk untuk sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Otsus.
Dia juga menyatakan bahwa keterlambatan penyaluran dana selama ini bukan disebabkan oleh pemerintah pusat, melainkan karena kelengkapan dokumen dari Pemda yang belum tuntas. Oleh karena itu, Pemda diminta untuk serius menuntaskan proses administrasi tersebut.
“Selama ini pemerintah daerah sering menyalahkan pemerintah pusat, padahal yang menentukan cepat atau lambatnya pencairan dana adalah kesiapan administrasi dari daerah,” jelasnya.
Ribka menegaskan bahwa penyaluran dana Otsus dari pemerintah pusat hanya bisa dilakukan jika persyaratan administrasi telah lengkap. Namun, proses administrasi di daerah belum optimal, sehingga jika terjadi keterlambatan, muncul kesan bahwa pemerintah pusat kurang responsif.
“Padahal dananya sudah disiapkan pemerintah pusat, tetapi proses administrasinya yang terlambat,” jelas Ribka.
Secara teknis, Ribka meminta para pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Kepala Bappeda, Kepala BKAD, dan dinas terkait, agar segera melengkapi dokumen dan menyampaikan ke Kemenkeu dan Kemendagri.
“Masyarakat harus bisa merasakan manfaat dari dana Otsus ini,” katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa dana Otsus merupakan alat strategis pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen dan keseriusan Pemda dalam menjalankan serta mempertanggungjawabkannya secara transparan.
“Semua harus selesai dalam satu minggu ke depan karena dana ini diberikan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat,” pungkas Ribka. (Red)
