Rabat, restorasihukum.com – Kerajaan Maroko kembali menunjukkan pendekatan diplomasi kemanusiaan menjelang perayaan Idul Adha. Yang Mulia Mohammed VI secara resmi memberikan Pengampunan Kerajaan (Royal Pardon) kepada sejumlah suporter sepak bola asal Senegal yang sebelumnya divonis atas pelanggaran hukum selama berlangsungnya turnamen Africa Cup of Nations di Maroko. Keputusan diumumkan melalui rilis resmi Istana Kerajaan pada Sabtu (23/5/2026).
Para suporter Senegal itu diketahui terlibat sejumlah pelanggaran selama kompetisi sepak bola terbesar di Afrika yang berlangsung sejak 21 Desember 2025 hingga 18 Januari 2026.
Langkah pengampunan tersebut dinilai sebagai bentuk nyata persahabatan historis dan hubungan strategis yang selama ini terjalin erat antara Maroko dan Senegal. Selain memberikan pengampunan, Raja Mohammed VI juga menyampaikan ucapan selamat Idul Adha kepada Presiden Senegal, Bassirou Diomaye Faye, beserta pemerintah dan seluruh rakyat Senegal. Kebijakan itu dipandang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, serta semangat persaudaraan antarbangsa yang selama ini menjadi bagian dari identitas diplomasi Maroko.
Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko, Wilson Lalengke, menilai keputusan Raja Mohammed VI merupakan bentuk penerapan keadilan restoratif di tingkat kepemimpinan negara.
“Raja tidak hanya bertindak sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai bapak bangsa yang mengedepankan kebijaksanaan, toleransi, dan kemanusiaan di atas kekakuan hukum formal,” ujar Wilson di Jakarta, Minggu (24/5/2026).
Menurut alumni Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia itu, insiden yang melibatkan suporter sepak bola sering kali dipicu euforia sesaat di lapangan sehingga pendekatan kemanusiaan menjadi penting dalam proses penyelesaian.
Wilson menilai langkah tersebut mempertegas posisi Maroko sebagai salah satu pusat stabilitas dan perdamaian di kawasan Afrika.
“Nilai pemaaf dan kemurahan hati yang ditunjukkan menjelang Idul Adha ini mengirim pesan kuat bahwa olahraga dan diplomasi harus menjadi sarana pemersatu, bukan pemecah,” jelasnya.
Ia berharap kebijakan serupa dapat menjadi inspirasi bagi para pemimpin dunia dalam menyelesaikan konflik sosial maupun hubungan antarnegara melalui pendekatan yang lebih humanis dan damai.(Red)
