Bandar Lampung, restorasihukum.com — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong Provinsi Lampung sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Hal ini disampaikannya dalam Lampung Post Executive Forum yang digelar di Kota Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).
Dalam paparannya, Wiyagus menyebut Provinsi Lampung memiliki posisi strategis dalam perspektif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menegaskan bahwa Lampung tidak hanya berperan sebagai wilayah administratif, melainkan bagian penting dari simpul pembangunan nasional.
“Provinsi Lampung bukan sekadar wilayah administratif, tetapi merupakan bagian penting dari simpul pembangunan nasional,” ujarnya.
Menurutnya, peran strategis tersebut terlihat dari kontribusi Lampung dalam menopang kebutuhan pangan nasional, termasuk sebagai pemasok utama ke wilayah Jakarta. Potensi ini dinilai perlu dikelola secara optimal agar tidak hanya berdampak secara nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Di sisi lain, Wiyagus menilai tren pertumbuhan ekonomi Lampung dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi daerah harus tetap selaras dengan arah kebijakan nasional.
“Pembangunan yang kuat ini harus dimulai dari keselarasan arah, tidak boleh berbeda,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian dari orkestrasi pembangunan nasional yang saling terintegrasi. Dalam konteks tersebut, ketahanan daerah menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan nasional secara keseluruhan.
Untuk mendukung hal itu, Wiyagus menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menilai potensi sumber daya alam yang besar tidak akan memberikan nilai tambah optimal tanpa didukung SDM yang kompeten dan inovatif, termasuk dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah.
Selain aspek ekonomi, Wiyagus juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dinilai krusial untuk menciptakan iklim pembangunan yang sehat dan berkelanjutan serta mencegah potensi persoalan hukum yang dapat menghambat pembangunan.
Di akhir pernyataannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi aktif antara pemerintah pusat dan daerah.
“Saya mengajak semua untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah secara aktif, tidak saling menunggu, tetapi saling memanfaatkan dukungan yang ada,” tandasnya.(Red)
