Jakarta, restorasihukum.com – Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat IV) di bawah Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) mengadakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada 25–26 Juni 2025 di Hotel Gran Mahakam, Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam memperkuat peran intelijen demi mendukung keberhasilan program pembangunan nasional.
Plt. Direktur IV Irene Putrie dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan proyek-proyek strategis sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pengamanan terhadap pembangunan strategis harus dilakukan secara optimal agar terhindar dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT).
“Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kompetensi SDM yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan PPS,” ujar Irene.
Ia juga menyampaikan bahwa PPS dijalankan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 dan petunjuk teknis dari JAM Intel. Ruang lingkup pengamanan mencakup proyek vital nasional, seperti infrastruktur, energi, telekomunikasi, dan kawasan ekonomi khusus.
Meski demikian, sejumlah kendala masih ditemukan dalam praktik di lapangan. Di antaranya adalah lemahnya koordinasi, keterbatasan pemahaman dalam menentukan target operasi, perubahan regulasi pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres 46 Tahun 2025, hingga kurangnya pemahaman tentang prinsip Business Judgement Rule (BJR).
“Pelatihan ini diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan kemampuan teknis dan analitis para peserta,” tambah Irene.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber ahli, antara lain:
- Feri Wibisono, S.H., LL.M. (Mantan Wakil Jaksa Agung): membahas penerapan dan risiko hukum dalam BJR dan diskresi pejabat publik.
- Prihatin, S.H., M.H. (Koordinator I JAM Datun): mengulas sinergi antara bidang Datun dan Intelijen dalam pengamanan pembangunan.
- Setya Budi Arijanta, S.H., M.Kn. (Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah): menyampaikan materi tentang prinsip dan prosedur pengadaan barang/jasa sesuai Perpres 46 Tahun 2025.
- Irene Putrie, S.H., M.Hum. (Plt. Direktur IV): menyampaikan sosialisasi Aplikasi MODIS (Monitoring Data Proyek Strategis) serta pembaruan Petunjuk Teknis PPS yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan dan pengawasan proyek strategis.
Menutup sambutannya, Irene mengucapkan terima kasih kepada panitia dan narasumber, serta berharap pelatihan ini dapat memperkuat kontribusi Kejaksaan, khususnya bidang intelijen, dalam menjaga kelangsungan pembangunan nasional.
“Semoga pelatihan ini memperkuat peran strategis intelijen dalam memastikan stabilitas pelaksanaan pembangunan nasional,” pungkasnya. (Red)
